BERITA POPULER

FAKTUALNEWS.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Sarasehan Dana Desa Jelang Konfercab NU Jombang Kritisi Perbup DD, Masyarakat Diminta Pro-Aktif

Politik   Dibaca : 417 kali Jurnalis: FAKTUALNEWS.co
Sarasehan Dana Desa Jelang Konfercab NU Jombang Kritisi Perbup DD, Masyarakat Diminta Pro-Aktif
Para narasumber saat Sarasehan Dana Desa jelang Konfercab NU Jombang di Aula Ponpes mambaul Ma'arif, Minggu (26/2/2017). Foto : Romza/FaktualNews

Para narasumber saat Sarasehan Dana Desa jelang Konfercab NU Jombang di Aula Ponpes mambaul Ma’arif, Minggu (26/2/2017).
Foto : Romza/FaktualNews

JOMBANG, FaktualNews.co – Berbagai kegiatan menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama (Konfercab NU) Jombang mulai dilaksanakan. Kali ini, panitia Pra Konfercab NU menggelar Sarasehan tentang Dana Desa di Aula Yayasan Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Minggu (26/2/2017).

Dalam forum yang mengambil tema “Dana Desa Aset Untuk Rakyat Kecil” itu salah satu poinnya mengkritisi Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Dana Desa. Disamping itu, masyarakat terutama tokoh NU ditingkat desa diminta terlibat aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan dana desa.

Baca Juga:  Lazisnu Bersama LP Ma’arif Launching Gerakan Jombang Bersedekah

Kegiatan yang menghadirkan Wakil Ketua DPRD Jombang, Subaidi Muhtar, Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, Muh Rony dan Sekretaris Asosiasi Pendamping Desa (APDI) Jombang, Maghfuri Ridwan ini diikuti Kepala Desa, Pengurus MWC-NU dan Ranting NU se-Jombang.

“Ini adalah rangkaian kegiatan Konfercab NU yang akan digelar April mendatang, diharapkan dari kegiatan ini bisa menjadi bahan rekomendasi PCNU kepada pemerintah kabupaten terkait kebijakan atau regulasi pelaksanaan DD kedepan agar benar benar bisa dimanfaatkan untuk warga NU,”ujar Mukhlis Irawan, Ketua LP (Lembaga Perekonomian) NU Jombang.

Dalam kesempatan itu, Subaidi Mukhtar, Wakil Ketua DPRD Jombang menyatakan, warga NU yang berada di desa harus terlibat aktif dalam proses perencanaan penyusunan APBDes terutama yang bersumber dari DD agar tepat sasaran. “Pengawalan DD ini sesuai dengan perjuangan NU terutama pada bidang Pendidikan dan Kesehatan masyarakat. Ini menjadi kebutuhan sosial dasar yang harus dipenuhi dan dianggarakan pemerintah desa dengan anggaran DD,”bebernya.

Baca Juga:  Lazisnu Serahkan Koin Kemandirian dari Kader untuk Konfercab NU

Lebih lanjut ia menegaskan, untuk mengawal DD agar bisa diakses bagi rakyat yang mayoritas warga NU yakni dengan ikut serta dalam setiap proses perencanaan. Karena hasil evaluasi meski desa melaksanakan Musyrenbangdes, namun hanya hanya sebatas formalitas. ”Disini sebenarnya keterlibatan tokoh-tokoh NU di ranting atau desa penting untuk ikut serta dalam perencanaan. Karena memang mekanismenya keterlibatan tokoh masyarakat itu ada, dan untuk itu harus paham,”imbuhnya.

Baca Juga:  Forum “Rasan-Rasan” Kupas Peran Strategis NU, Visi Misi Jangan Dilupakan

Subaidi yang juga politisi PKB asal Madura ini menambahkan, perlunya bupati Jombang merubah Perbup (Peraturan Bupati) terkait DD yang selama ini dinilai membatasi usulan masyarakat dalam bidang pemberdayaan.”Perbup Nomor 15 tahun 2016 tentang DD memang kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Perbup itu harus dignati agar sesuai dengan Permendagri yang telah mengatur peruntukan DD sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat,”imbuhnya.

Hal serupa juga disampaikan Maghfuri, Sekretaris APDI Jombang. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalm perencanaan APBDes yang dianggarkan DD itu dilindungi UU Desa. “Hak warga untuk mendapatkan akses anggaran dan kewajiban pemerintah desa memberikan informasi terkait DD, silahkan itu diambil,”jelasnya.

Halaman
1 2
Editor
KOMENTAR