FaktualNews.co

90 Persen Desa Di Sumenep Belum Terima DD, Ini Penyebabnya

Peristiwa     Dibaca : 815 kali Jurnalis:
90 Persen Desa Di Sumenep Belum Terima DD, Ini Penyebabnya
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Imam Idafi. FaktualNews.co/Supanjie/
Ketua AKD Sumenep

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Imam Idafi. FaktualNews.co/Supanjie/

SUMENEP, FaktualNews.co – Hingga akhir Mei tahun ini, masih sekitar 90 persen dari 330 Desa se-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum menerima Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017.

Alasannya, Desa yang belum mencairkan DD karena belum menyetorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kendalanya utama karena faktor SDM di tingkat desa masih kurang memahami regulasi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Imam Idafi, menolak disalahkan atas keterlambatan ini, kesalahan itu terletak pada regulasi yang selalu mengalami perubahan.

(BACA : Kades Ngepeh Bantah Tudingan Penyalahgunaan Dana Desa)

“Sebenarnya perangkat desa bukan tidak mampu membuat APBDes, tapi belum paham terhadap regulasi yang selalu berubah-ubah,” terang pria yang menjabat Kades Parsanga ini.

Selain itu, Idafi juga mengkritisi adanya aturan-aturan yang dinilai tidak “nyambung” antara di kecamatan dan kabupaten. Hanya saja, dia tak menjelaskan lebih detil aturan yang dinilai tak sinkron tersebut.

“Ada aturan-aturan tidak klop ke bawah. Kami ajukan APBDes, terus sampai di Kabupaten diubah lagi. Jadi desa harus bolak-balik dengan bongkar APBDes. Terus mau lancar bagaimana,” tandasnya.

Dikonfirmasi Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumenep, Ahmad Masuni, mengungkapkan bahwa hingga hampir pertengahan tahun masih banyak desa belum setorkan APBdes. “Konsekuensinya tidak bisa mencairkan DD,” ujarnya.

(BACA : Kemendes Bolehkan Bidan Gunakan Dana Desa)

Dia berkesimpulan masih banyak desa belum menyetorkan APBDes karena SDM di tingkat desa belum maksimal menggarapnya. Padahal, kata Masuni, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar ikut membantu.

“Kami juga minta agar para pendamping desa itu lebih intens lagi mendampingi desa menyusun APBDes, karena mereka digaji negara memang untuk itu. Tapi, bukan membuatkan,” ujarnya. (jie/rep)

Editor
Saiful Arief

YUK BACA

Loading...