Dua PNS di Prambon, Nganjuk Terjaring OTT Polisi, Setoran Pencarian ADD
NGANJUK, FaktualNews.co – Dua orang pejabat di Kantor Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Saber Pungli Satreskrim Polres Nganjuk, Senin 19 Juni 2017.
Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Ngannjuk untuk dimintai keterangan. Operasi ini diduga tindaklanjut dari penyelidikan kepolisian, terkait laporan praktik ‘setoran’ uang dari desa kepada oknum di Kecamatan Prambon. Yakni, sebagai syarat ‘pelicin’ pencarian alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan pemkab kepada pemerintah desa.
Menurut sumber terpercaya di Mapolres Nganjuk, dua orang yang diamankan masing-masing adalah seorang staf Kantor Camat Prambon, yang berperan sebagai penerima uang, dan seorang lagi utusan salah satu desa di Kecamatan Prambon sebagai pihak penyetor.
Penangkapan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB, ketika utusan dari desa hendak menyetor kepada oknum staf di Kantor Camat Prambon. Masih menurut sumber, uang setoran di diberikan tersebut sekitar Rp 2,5 juta per desa.
Sementara di Kecamatan Prambon sendiri, terdapat 14 desa. Sehingga jika selurunya menytor maka, maka uang yang terkumpul menjelang Lebaran ini sekitar Rp 35 juta. Sayangnya, pihak Polres Nganjuk masih menutup rapat kronologi dan siapa saja identitas yang terjaring OTT tersebut.
Kasatreskrim AKP Gatot Setyo Budi saat dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan kegiatan OTT tersebut. “Benar, kami baru saja melakukan OTT di Prambon, saat ini dalam pengembangan penyelidikan,” ujar AKP Gatot, .
Sayangnya, Kasatreskrim belum menjelaskan lebih lanjut status kedua orang yang tertangkap. Apakah sudah tersangka atau masih saksi. Mereka menjalani pemeriksaan sampai Selasa 20 Juni 2017, sebelum kemudian dipulangkan.
Sumber di kepolisian menyebutkan, penyidik juga memanggil dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Camat Prambon Sudipo dan kepala desa terkait. “Ini melibatkan pejabat. Dua orang yang ditangkap itu hanya suruhan,” ujarnya.
Sementara sumber lain di Pemkab Nganjuk bercerita, praktik setoran pelicin ADD itu terjadi di banyak kecamatan. Selain dibagi dan dinikmati oleh oknum di level kecamatan, uang setoran dari desa-desa itu disebutnya juga mengalir sampai ke oknum petinggi di kabupaten. “Tapi ada juga desa-desa yang keberatan dan menolak setor,” pungkasnya.
