FITRA Jatim: Indonesia Darurat Korupsi Dana Desa
JOMBANG, FaktualNews.co – Pengungkapan kasus dugaan korupsi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, beberapa hari lalu, mendapatkan apresiasi dari publik.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Dakelan, dalam siaran persnya yang diterima Redaksi FaktualNews.co, Senin, 7 Agustus 2017 menyatakan, fokus KPK dalam mengawasi dana desa perlu diapresiasi.
Terungkapnya kasus dugaan penyelewengan Dana Desa di Pamekasan oleh KPK, menurut Dakelan merupakan ilustrasi dari pengelolaan program Dana Desa yang masih dalam kerawanan. Indonesia, sebutnya, sedang dalam kondisi darurat Korupsi Dana Desa.
“Ini adalah puncak gunung es, kasus korupsi dana desa menjalar hingga bupati dan kejaksaan. Dana desa dijadikan bancakan oleh oknum. Kepala Desa yang masih lugu, diperas dan dimainkan oleh peneggak hukum mencari celah dari pengelolaan dana desa,” demikian disampaikan Dakelan.
Ditambahkan, penangkapan sejumlah pejabat di Pamekasan oleh KPK terkait dugaan korupsi Dana Desa, menunjukkan belum optimalnya Kementerian Desa dan Kemendagri gagal dalam mengontrol dan mengawal dana desa.
“Banyak desa yang bagus tata kelolanya. Tapi juga sebagian besar banyak desa yang belum mampu. Hal ini harus dievaluasi kemendes dan kemendagri dalam tata kelola dana desa,” ujar Koordinator FITRA Jatim ini.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, kepada wartawan di Jakarta mengungkapkan, ada tiga daerah di Indonesia yang paling rentan terjadinya korupsi dana desa. Tiga daerah tersebut yakni Sumatera Utara, Madura dan Papua pegunungan.
“Kami sudah monitor beberapa daerah,” ujarnya usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017. “(Daerah) yang potensi besar kasus penyelewengan sudah kami ingatkan. Kalau tidak digubris kita akan ada penindakan hukum,” tandas Eko.
Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait pengelolaan dana desa. Sejumlah pejabat dibawa oleh petugas KPK terkait operasi ini, termasuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejari Rudi Indra Prasetya.
