Kenaikan Tunjangan DPRD Kota Batu Bukan Prioritas, WCW Turun Jalan
BATU, FaktualNews.co – Kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Batu total sekitar Rp 8,4 miliar, mematik reaksi aktivis Malang Corruption Watch (MCW) turun jalan di Jalan Gajah Mada, Kota Batu, Jawa Timur, Senin (7/8/2017).
Mereka menilai kenaikan tunjangan itu bukan prioritas untuk kepentingan masyarakat. Selain berorasi puluhan aktivis ini juga melakukan aksi teatrikal dengan pengawal ketat aparat kepolisian.
Data MCW menyebutkan, detail PAK APBD 2017 Kota Batu, ada kesenjangan drastis tunjangan dewan dengan tiga sektor penting pembangunan, yakni Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian.
Untuk Pendidikan misalnya, PAK 2017 menganggarkan Rp 60,7 miliar naik hanya 12 persen dari yang seharunya 20 persen alokasi. Maka dapat diasumsikan, sekitar 38 ribu siswa se Kota Batu hanya mendapatkan Rp 1,5 juta pertahun.
Sedangkan untuk sektor kesehatan, hanya naik 4 persen atau sekitar Rp 34 miliar dari kewajiban 10 persen. Maka diasumsikan, sekitar 200.000 warga Kota Batu kebagian Rp 170 ribu pertahunnya.
Sedangkan dari PAK 2017 DPRD Kota Batu mengajukan penambahan semula Rp 14 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Sehingga ada penambahan Rp 2,2 miliar. Itu berati tunjangan dewan ditaksir total Rp 8,4 miliar.
Total ada 25 anggota dewan dari DPRD Kota Batu. Itu berarti, anggota dewan mendapatkan kucuran uang Rp 336 juta jika dikalkulasi per tahunnya. Atau Rp 27 juta per bulan.
“Kenaikan tunjangan ini membuat rakyat Kota Batu terluka hatinya. Kerjanya para legislator ini apa, selama 2017 buktinya hanya menuntaskan 1 perda dari 12 raperda,” kata Koordinator aksi, Mayedha Adifirsta, kepada awak media di Batu, Senin (7/8/2017).
