Luruk Gedung DPRD, Mahasiswa Tolak Pengadaan Mobdin Bupati Sumenep Senilai Rp 2 M
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa, (8/8/2017).
Kedatangan sejumlah aktivis mahasiswa tersebut untuk mendesak anggota DPRD setempat menolak pembelian mobil dinas Bupati Sumenep A Busyro Karim yang menelan biaya lebih dari Rp 2 miliar.
Sebab menurutnya, anggaran mobdin itu dinilai terlalu besar. “Kalau mau elite lebih baik jadi artis,” kata salah satu orator aksi saat melakukan oras di depan Gedung DPRD Sumenep, Homaidi.
Menurutnya, rencana pengadaan mobil dinas yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep tidak beralasan. Karena mobil dinas jenis Mitsubishi Pajero Sport yang saat ini ada masih layak pakai.
“Jangan karena sering kecelakaan mobil dinas itu diganti, ini kan namanya melawan kehendak Tuhan. Sangat tidak rasional rencana pembelian mobdin itu,” tudingnya.
Selain mengkritik rencana pembelian mobdin Bupati, mereka juga menyoal kenaikan gaji wakil rakyat di gedung perlemen yang diusulkan hingga Rp30 juta untuk masing-masing anggota.
“Usulan tersebut dianggap berlebihan mengingat kekuatan APBD tahun ini menurun dari tahun sebelumnya,” teriaknya.
Tahun ini kekuatan APBD hanya Rp1,9 triliun lebih sementara tahun 2016 kekuatan APBD mencapai Rp2 triliun lebih.
“Kami lihat kinerja anggota dewan belum maksimal. Banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan, jadi jangan cuman gaji yang diurusi,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku menerima semua aspirasi mereka dan akan disampaikan kepada komisi I selaku yang membahas rencana pembelian mobdin tersebut.
“Detik ini semua aspirasi kalian saya terima dan kami sampaikan kepada komisi I. Jika rencana itu melanggar aturan kami pastikan tidak akan dilanjutkan. Karena semuanya sudah ada rambu-rambunya,” ungkapnya didepan pendemo.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menegaskan, perencanaan yang telah dilakukan dan disahkan di Komisi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami bekerja sesuai aturan, termasuk dalam hal rencana pengadaan mobdin bupati itu,” jelasnya.
Saat itu pendome ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, Wakil Ketua Komisi I Hamid Alimunir, dan Joni Tunaidi anggota Komisi I.
Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung membubarkan diri dengan tertip. Mereka melanjutkan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.
