Direktur LInK, Aan Anshori
JOMBANG, FaktualNews.co – Banyaknya keluhan terkait pelayanan di RSUD Jombang, Jawa Timur, terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya dari Aan Ashori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK). Kepada FaktualNews.co, Aan menuturkan, banyaknya keluhan yang disampaikan warga terkait pelayanan di RSUD Jombang ini, tentunya menjadi tamparan keras bagi Pemkab Jombang.
“Buruknya layanan di RSUD Jombang, sudah menjadi rahasia umum. Ini tentunya menjadi rapor buruk bagi pemerintahaan Nyono Suharli dan Mundjidah Wahab. Semestinya, kondisi ini tidak terjadi,” kata Aan saat dihubungi FaktualNews.co, Kamis (12/10/2017).
Aktivis angkatan tahun 2000 ini menjelaskan, mestinya RSUD Jombang yang notabene rumahsakit dibawah naungan Pemkab Jombang ini justru memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Santri. Sebab, seluruh pembiayaan bersumber dari anggaran negara.
“Utamanya dari warga Jombang. Meskipun ada dana dari pusat juga, tapi mayoritas dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sehingga wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Menurutnya, teguran yang bersifat administratif yang diberikan Pemkab Jombang terhadap buruknya pelayanan di RSUD Jombang, dirasa terlalu ringan. Ia menilai hal itu tak sebanding dengan dampak yang diterima pasien.
“Apalagi sudah banyak sekali yang mengeluhkan, semestinya sanksi tegas diberikan Bupati kepada penanggungjawab RSUD Jombang,” terangnya.
Tak hanya itu, Aan juga mendesak agar DPRD Jombang membentuk tim khusus guna menelusuri kasus ini. Sebab, tidak sedikit pasien yang mayoritas pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau pasien dengan ekonomi tidak mampu ini mengaku mendapat pelayanan buruk.
“Apalagi DPRD mengaku juga sudah ‘dibohongi’. Saya sendiri sangat kecewa jika menejemen tidak mau mengakuinya. Semakin disangkal, semakin tidak simpatik mereka. Mestinya, DPRD harus segera membentuk tim guna melakukan ivestigasi terkait masalah ini,” jelasnya.
Ia beranggapan, sudah saatnya, kinerja RSUD diaudit secara independen. Selain itu, tidak akan sulit untuk menemukan siapa-siapa pasien yang merasakan buruknya pelayanan di RSUD Jombang. Para anggota Dewan ini hanya butuh sedikit bekerja dan turun ke lapangan.
“Saya mendukung Komisi D DPRD Jombang membuat semacam hotline pengaduan bagi pengguna layanan RSUD Jombang. Saya sangat meyakini jumlahnya akan sangat banyak,” tambahnya.
Tak hanya itu, Aan mendesak agar DPRD Jombang memberikan rekomendasi yang konkret terhadap Pemkab Jombang. Khususnya dalam menyikapi buruknya pelayanan yang diberikan kepada para pasien. Sebab, sudah tidak sedikit warga yang merasakan buruknya pelayanan di RSUD Jombang.
“Saya mendorong Komisi D untuk berani mengeluarkan rekomendasi konkret, misalnya mengganti jajaran direksi RSUD Jombang. Saya melihat masih banyak dokter yang layak dan punya integritas untuk membenahi RSUD Jombang,” tandasnya.
