FaktualNews.co

Salat Ghaib di Depan Pemkab Sumenep, Mahasiswa Desak Bupati Evaluasi Kinerja OPD

Peristiwa     Dibaca : 1055 kali Penulis:
Salat Ghaib di Depan Pemkab Sumenep, Mahasiswa Desak Bupati Evaluasi Kinerja OPD
FaktualNews.co/Supanjie/
Puluhan mahasiswa saat melakukan salat ghaib di depan Pemkab Sumenep.

SUMENEP, FaktualNews.co – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati setempat, Kamis (9/11/2017).

Dalam orasinya, mereka membeberkan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkungan Pemkab Sumenep. Mulai dari Inspektorat yang dinilai lemah dalam pengawasan realisasi DD dan ADD, akibatnya banyak pembangunan di desa tidak sesuai juknis.

Termasuk Dinas Pendidikan dinilai tidak mampu membangun mental dan karakter guru. Banyak guru kepulauan yang tidak kerasan di tempat kerjanya dan realisasi DAK 2016 tentang revitalisasi ruang kelas yang tidak selesai tepat waktu.

“Disperindag dan Satpol PP kurang maksimal dalam bekerja. Salah satunya banyaknya PKL yang mangkal di sejumlah tempat terlarang, padahal pemerintah sudah memberi tempat khusus di Giling,” teriak korlap aksi Bisri Gie dalam orasinya.

Menurutnya, Satpol PP dan Disperindag harus membersihkan PKL yang berkeliaran di tempat terlarang. “Satpol PP seharusnya memindahkan PKL yang tidak tertib secara santun,” ucapnya.

Selanjutnya, mareka juga mengevaluasi kinerja BPPT. BPPT menurutnya kurang maksimal dalam bekerja, buktinya banyak rumah kos yang tidak berizin dan dijadikan tempat asusila.

Dinas Perhubungan tidak lepas dari evaluasi aktivis mahasiswa tersebut. Di Dinas Perhubungan terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan parkir.

“Banyak parkir liar yang terjadi di Sumenep ini. Termasuk minimnya penerangan jalan yang mengakibatkan terjadinya laka lantas,” terangnya.

Pembukuan aset daerah yang kurang tertib juga mendapatkan sorotan. Akibatnya, beberapa tahun terakhir ini Sumenep selalu mendapatkan penilaian Wajar Dalam Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Dinas Lingkungan Hidup juga kurang maksimal mengelola sampah bahkan sampar sering bersarakan dan mengganggu keindahan lingkungan hidup,” jelas Bisri.

Kedatangan para pendemo ingin bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati Sumenep A. Busyro Karim atau Achmad Fauzi. Hanya saja, mereka hanya ditemui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sumenep, Hery Koentjoro.

Hanya saja, karena bukan bupati atau wakil bupati  yang menemui, mereka tidak memberikan kesempatan berbicara kepada perwakilan Pemkab. Mereka membubarkan diri dengan jalan mundur sebagai bentuk kekecewaan.

Hanya saja, sebelum membubarkan diri, mereka menggelar shalat janazah di jalan raya. “Kita sobat ghaib, ini sebagai simbol matinya nurani pejabat pemerintahan Sumenep,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Z Arivin