Disorot Aktivis, 80 Persen Tempat Wisata di Sumenep Tak Kantongi TDUP
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Ekstra Mahasiswa Parlemen (Gempar), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (06/03/2018).
Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menggarap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sejumlah tempat wisata pada tahun Kunjungan Wisata 2018.
“Sampai saat ini objek wisata yang ada belum terealisasi dengan baik. Salah satunya dari pembangunan, serta TDUP nya yang masih belum jelas,” kata salah seorang peserta aksi, Taufiqurrahman.
Grand Design pariwisata terkait pengelolaan Visit Sumenep 2018 menjadi sorotan utama aktivis, mereka menuding Disbudparpora tidak jelas dalam mengelola. Bahkan, kata Taufiq pihak Disbudparpora beralibi dan mengacu kepada Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA).
“Kalau misalkan tidak punya Grand Design, lalu disetiap objek wisata ini mau dikelola seperti apa,” terangnya.
Bahkan, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITA itu meragukan suksesnya event Visit Sumenep 2018. “Kami sangat ragu, karena sejauh ini belum mampu menkonsolidir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten terkait suksesi Visit Sumenep 2018,” tukasnya.
Sementara, Kabid Pariwisata Disbudparpora Sumenep, Ahmad Khalili usai menemui para pengunjuk rasa menjelaskan, program ‘Visit Sumenep 2018’ memang kesiapannya bisa dilihat dari fisik dan non fisiknya.
Secara fisik memang wisata di Sumenep belum sempurna seperti yang lain, kalau mengacu pada RIPDA wisata sumenep ini berbasis masyarakat, jadi tergantung bagaimana keaktifan masyarakat.
“Dari itu kita bisa lihat sendiri, beberapa destinasi wisata di Sumenep ini lamban tidak meningkat. Serta, parahnya lagi sampai menurun, dari itu cenderung dilupakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Khalili juga mengakui, bahwa TDUP di Kabupaten Sumenep memang diketahui dari dulu terkesan di sepelekan. Padahal, kata Khalili itu bentuknya sangat penting demi menunjang destinasi wisata agar pengelolaannya lebih baik.
“Sementara wisata yang tidak ada TDUP-nya sekitar 80 persen. Jadi sekarang itu kita dorong semua pengelola wisata untuk segera diselesaikan dari Izin serta TDUP-nya, agar pengelolaan lebih tertata dengan baik,” pungkasnya.
