Aneh, APMS Tanpa Dispenser Bisa Salurkan BBM Subsidi di Kepulauan Sumenep
SUMENEP, FaktualNews.co – Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Kompak yang berlokasi di Desa Sokarame Pesisir, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Sumenep, Madura, Jawa Timur,
diketahui sudah mendapatkan izin untuk menyalurkan puluhan ribu BBM bersubsidi di Kepulauan setempat.
Pantauan di lokasi, tangki sebagai penyimpan BBM dan mesin dispenser sebagai penyalur ke konsumen tidak terlihat. Kecuali gubuk bambu beratap seng berjejer sejumlah drum yang terlihat.
Dari pengakuan aktivis LSM asal Sapudi, Agus Shurdi, sejak Januari 2018, APMS Kompak sudah menerima penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina.
“Pada bulan Januari 2018 ada 50 ribu liter penyaluran BBM subsidi dari pertamina ke APMS. Terakhir, Maret 2018 sebanyak 80 ribu liter, informasinya begitu,” kata Agus kepada sejumlah media di Sumenep, Minggu (18/3/2018).
Tidak hanya sekedar bicara, Agus menunjuk foto dokumentasi kapal pengangkut BBM subsidi yang sedang berlabuh dan sedang menuang BBM subsidi ke sejumlah drum di Dermaga Gayam, Sapudi. Itu dilakukan bukan ke tangki penyimpanan APMS Kompak di Kecamatan Nonggunong.
“Ini lucu, tangki penyimpan BBM tak ada. Dispenser APMS juga tidak ada. Kok bisa punya izin nyalurkan BBM bersubsidi,” tanyanya keheranan.
Dari pengamatan Agus, BBM subsidi dari kapal berupa bensin dan solar itu tidak dijual langsung ke pengendara dan nelayan. APMS lebih memilih jual ke pengepul yang menggunakan jerigen atau drum.
Akibatnya, harga premium di konsumen di Sapudi mencapai Rp 9 ribu/botol. Padahal, HET premium ke konsumen Rp 6.550 per liter.
“Ada selisih Rp 2.450 dengan harga yg ditentukan pemerintah,” ucap Agus yang juga menjabat Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Sumenep.
Pegiat LSM senior ini sudah lama mempersoalkan pola distribusi BBM di Sapudi yang dilakukan APMS Kompak hingga yang berwenang.
“Sudah saya suarakan persoalan penyaluran BBM di Sapudi ke Pertamina Jagir, Surabaya,” ucapnya sambil menunjuk dokumen foto saat tiba di gedung Pertamina, Jagir Surabaya, Januari 2018, lalu.
Bahkan, ia berinisiatif mempersoalkan pola distribusi BBM di Sapudi hingga ke Jakarta. “Saya akan bawa persoalan penyaluran BBM di Sapudi hingga ke Jakarta,” janji loyalis Presiden Joko Widodo ini bersemangat.
Sementara itu, Hendry Ahmad, anggota Komite BPH Migas mengakui jika ada APMS di Kepulauan Sumenep yang menjual harga bensin diluar HET yang ditentukan.
“Ada penyimpangan yang dilakukan dalam program BBM Satu Harga,” ujarnya usai Operasi Patuh Penyalur (OPP), awal Maret lalu ke Sapudi dan Kangean.
Sayang, sikap komite BPH Migas hanya mewarning kepada sejumlah APMS di Kepulauan Sumenep agar bertindak sesuai aturan.
“Jika tidak, maka sanksi terberatnya adalah dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU),” jelas Hendry kepada sejumlah wartawan di Gedung BPH Migas, Jakarta, sebagaimana dikutip okezone, Rabu (7/3/2018).
Warning BPH Migas ini tidak sepadan dengan apa yang dikeluhkan sejumlah warga Kepulauan Sumenep. Ainur Rahman, salah satu aktivis LSM Sumenep menilai, sikap warning BPH Migas sebagai bentuk ‘ngapusi’.
“Teman-teman LSM dan warga kepulauan jangan terlena dengan sikap dan janji-janji BPH Migas. Ayo kita kawal bersama agar harga BBM di kepulauan sesuai HET. Mana suara wakil rakyat dari kepulauan?,” tulis Ainur Rahman di grup WhatsApp Berita Mata Madura, Minggu (18/3/2018) pagi menanggapi isu harga BBM di Sapudi hingga mencapai Rp 9 ribu per botol.
