Legislatif dan Eksekutif Beri Atensi Khusus Pembangungan Infrastruktur Kepulauan Sumenep
SUMENEP, FaktualNews.co – Persoalan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan selama ini, akan menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, hal ini terungkap saat serap aspirasi (reses).
Wakil Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim, mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar memperhatikan serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Jika Pemkab memprioritaskan pembangunan kepulauan dinilai wajar sebab kondisi infrastrukturnya sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Karena berdasarkan pokok-okok pikiran rakyat yang terserap dalam reses, infrastruktur merupakan masalah dominan yang dikeluh- kan masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, Sumenep memiliki delapan dari 27 kecamatan di wilayah kepulauan. Apabila postur anggaran infrastruktur kepulauan dari APBD Sumenep, dewan akan mendorong rencana itu.
“Sebab, kebutuhan yang sangat mendesak memang masalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, tapi ada banyak fasilitas lain di kepulauan yang butuh perhatian, seperti kelistrikan, dermaga dan lainnya,” terangnya.
Pembangunan kepulauan dari segala lini butuh anggaran besar dan butuh waktu, makanya harus secara bertahap.
“Sebab anggaran APBD tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembangunan di kepulauan. Jika semua kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya dikerjakan sekaligus,” tandasnya.
Hal senada juga diakui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi, jika APBD Sumenep tidak akan mencukupi untuk percepatan pembangunan kepulauan.
Untuk itu, pemkab Sumenep memprioritaskan kepulauan.Solusinya adalah anggaran lain yang bisa menutupi kekurangan itu.
“Saat ini Pemkab sedang mengupayakan sumber di luar DAU yang masuk ke Sumenep sebagai dana percepatan infrastruktur di Kepulauan.
Dana dari pusat yang diusahakan supaya turun ke Sumenep sebagai dana per- cepatan kepulauan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi,” paparnya.
Dijelaskan, DAK afirmasi merupakan dana pemerintah pusat yang diperuntukkan pada upaya percepatan pembangunan wilayah tertinggal.
Sumenep bukan wilayah tertinggal, tetapi kepulauan bisa menjadi acuan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK afirmsi.Pemkab Sumenep menganggarkan infrastruktur kepulauan tahun 2018 dan 2019 lebih besar dibandingkan daratan.
“Porsi anggaran infrastruktur kepulauan dari APBD sebesar 60 persen dan di daratan 40 persen atau, Rp 52 Miliar untuk kepulauan dan Rp 20 Miliar untuk infrastruktur di daratan,” pungkasnya. (ADV)
