Ilustrasi CPNS.
FaktualNews.co – Sejak tahun 2015 lalu, pemerintah memberlakukan moratorium PNS, sehingga tidak ada penerimaan CPNS. Namun, di tahun 2018 ini moratorium tersebut resmi dicabut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menuturkan formasi CPNS tahun 2018-2024 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Rekrutmen CPNS, akan lebih diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
“Pemerintah memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan aparatur sipil negara (ASN) baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” kata Asman, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Saat ini, lanjut Menpan, Indonesia dan Dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
Oleh karena itu diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas.
“Selain itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan enam prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya,” tegas Menpan, seperti dikutip dari Antara.
Saat ini jumlah ASN nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.
Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.
