Pileg dan Pilpres 2019, Inilah Pernyataan Sikap Kiai Kampung Nusantara di Mojokerto

MOJOKERTO, FaktualNews.co- Menyikapi dinamika politik yang belakangan ini menyeret kader NU yang ada di partai politik dalam Pileg maupun Pilpres 2019 mendatang. Puluhan Pengasuh Pondok Pesantren NU dan kiai kampung Nusantara se Jawa Timur, membuat peryataan sikap.

Puluhan kiai kampung Nusantara tersebut, membuat pernyataan sikap bertempat di Ponpes Daruttaqwa Glatik Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/7/2018). Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ada sebanyak tujuh item pernyataan sikap kiai kampung terkait Pileg dan Pilpres 2019 tersebut diantaranya adalah:

1. Bahwa sesuai tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama’ yang dipelopori oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan Ulama’-Uiama terdahulu hakekatnya adalah sebagai Jam’iyyah Diniyah Ijtima’iyah (Organisasi sosial Keagamaan) yang konsen menjaga ajaran Islam Ahlussunnah WaI-Jama’ah An-Nahdliyah di Indonesia sekaligus merawat semangat ke Indonesia-an.

2. Bahwa secara intitusional Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’ bukan partai politik, sehingga tidak patutlah apabila struktural Nahdlatul Ulama’ di semua tingkatan menjadi corong dari partai politik manapun dalam meraih kepentingan kelompok yang bersifat sesaat. Karena Nahdlatul Ulama’ secara institusi seharusnya lebih mengutamakan peran sebagai penjaga dinamisasi politik kebangsaan (bukan partisan).

3. Bahwa seyogyanya struktural kepengurusan NU di semua tingkatan berperilaku arif dan bijaksana dalam merespon dinamika politik yang terjadi di internal warga NU dan masyarakat dengan mengedepankan semangat adil, tawassuth, tasammuh, i’tidal sejalan dengan Mabadi’ Khoiru Ummah yang menjadi pedoman warga Nahdlatul Ulama’.

4. Bahwa hakekatnya Nahdlatul Ulama’ juga menjadi “Rumah Besar” bagi semua warga NU yang beraneka ragam pilihan politiknya sebagai bagian hak pribadi yang harus dihargai. sehingga tidak ada kesan keberpihakan dan diskriminasi diantara kelompok satu dan lainnya yang dilakukan oleh elit struktural kepengurusan NU di semua tingkatan.

5. Bahwa warga NU akan selalu taat pada pemerintah yang sah dan apabila melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan mengkritisi kebijakan pemerintah selalu dalam koridor kritik yang santun, konstruktif, obyektif dan memberikan alternatif solusi.

Oleh karenanya warga NU yang menjadi bagian tak terpisahkan dan bangsa Indonesia akan selalu siap menjaga kehormatan para pemimpin bangsa terutama Presiden Ir. H. Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara dari tekanan politik pihak manapun yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Temasuk memberikan kebebasan kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam menentukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019 yang memiliki integritas dan moralitas tinggi serta tidak membawa beban masa lalu demi kepentingan warga NU khususnya dan Bangsa indonesia pada umumnya.

6. Mengimbau menyerukan kepada semua pihak dalam hal ini elit-elit politik negeri ini dan struktural kepengurusan NU di semua tingkatan agar menghentikan akrobat-akrobat politik yang merugikan kepentingan dasar warga Nahdlatul Ulama’ sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Negara Indonesia.

7. Mengajak kepada seluruh warga NU untuk selalu berperan aktif mengembangkan kehidupan demokrasi yang beradab, selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pengasuh pondok pesantren Darus Sa’adah Nginden Surabaya, KH Abdul Tawwab mengatakan, secara makro NU memiliki dasar politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. ” Kami bersama sejumlah Pengasuh Pondok Pesantren NU dan kiai kampung Nusantara se Jawa Timur, menolak adanya kepentingan politik yang mengunakan organisasi NU sebagai tunggangan politik, ” ujar KH Abdul Tawwab.

Artinya lanjut KH Abdul Tawwab mengatakan, dalam pemilihan Presiden 2018, pihaknya mendukung siapapun kader NU yang berada di partai politik manapun yang maju atau yang akan di pilih Presiden Jokowi menemani menjadi wakil presiden dalam pemilihan Presiden 2018. Namun jangan sampai mengunakan NU sebagai tunggangan kendaraan politik.

Dan kedepan, para kiai Kampung se Jawa Timur ini akan terus mengawal setiap perkembangan politik yang akan menyeret nama NU. Dan siap mensosialisasikan kepada warga kampung atas peryataan yang sudah disepakati. Sehingga masyarakat tidak sampai salah untuk memilih.