Banyak Persoalan BPJS Kesehatan di Lapangan, JamkesWatch Datangi RSUD Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Banyaknya persoalan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat tim pemantau independen BPJS, JamkesWatch melakukan koordinasi dengan RSUD dan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (18/9/2018).
JamkesWatch merasa ada ketidaksinkronan dalam paraturan-peraturan yang diberlakukan. Termasuk diantaranya adalah revisi UU SJSN dan UU BPJS.
“Kami hadir kali ini untuk mengklarifikasi, untuk memberikan solusi. Dan membantu melakukan sosialisasi kalau memang perlu ada yang disampaikan pada masyarakat,” kata Kordinator DPD JamkesWatch Mojokerto, Ipang Sudiasmoro.
Kompleksnya persoalan jaminan kesehatan yang muncul, menurutnya banyak menimbulkan stigma buruk pelayanan pada masyarakat khusunya pada pemerintah daerah.
“Tujuan kita bukan saling menyalahkan mencari benar salahnya, tetapi menjembatani terjadinya sebuah komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan, dapat diakomodir dan dikanalisasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu JamkesWatch berupaya mengatasi persoalan tersebut. Bukan hanya di Mojokerto, atau Jawa Timur, tetapi ini juga seluruh Indonesia. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terletak di lembaga saja, akan tetapi peran masyarakat juga sangat penting dalam memperbaiki jaminan sosial.
“Peran serta masyarakat dalam menyampaikan, dalam memberikan masukan juga harus didasari untuk memperbaiki jaminan sosial itu sendiri,” tambah Ipang.
Sementara itu, Direktur RSUD Jombang, Pudji Umbaran, menuturkan bahwa tentang pertemuan audensi ini merupakan proses klarifikasi terkait munculnya keluhan masyarakat dalam pelayanan administrasi BPJS kesehatan.
“Alhamdulillah, ada satu titik pemahaman yang bisa kita pahami bersama, yang kedepan harus ada perbaikan di masing-masing tupoksi,” ujar Pudji
Dalam kedepannya ia berharap pada BPJS bisa menjadi mitra yang lebih baik dengan RSUD, dalam memberikan pelayananan pada pasien dari BPJS. Karena dengan begitu komunikasi dapat berjalan dengan baik.
“Akibatnya pada saat pasien datang, tupoksi kita jelas, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika hal itu semua sudah terselesaikan kami harap pada proses klaim juga berjalan dengan baik,” tegas Pudji.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi JamkesWatch. “Karena banyak keluhan dari masyarakat, tentang pelayanan kesehatan,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Sentot.
”Harapan saya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan-kecamatan. Tetapi selama itu belum dilakukan akhirnya yang terjadi seperti ini. Masyarakat lebih memilih RSUD Jombang, karena merasa pelayanannya bagus, dan menjadi rujukan rumah sakit lainnya yang ada di sekitar Jombang.”
