DPRD Sumenep Dorong Maksimalkan Bumdes
SUMENEP, FaktualNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendorong seluruh desa di ujung timur Pulau Madura memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hosaini Adhim menyampaikan, BUMDes yang didirikan hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki.
“Keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit). Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya,” tuturnya.
Menurutnya, keberadaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN diminta untuk memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat.
“Harus berdampak lah, salah satunya, dengan memaksimalkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya,” imbuhnya.
Apalagi, perusahaan milik desa merupakan program perioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
“Kami sebagai wakil rakyat hanya mendorong bagaimana desa memiliki BUMDes. Sebagai usaha milik desa yang dikelola oleh warganya. Meski kami yakin sudah banyak desa yang memiliki badan usaha itu, hanya tinggal memaksimalkan,” sambung Hosaini.
Sementara yang belum punya, lanjut politisi PAN ini, hendaknya segera membentuk dan mendirikannya Badan Usaha tingkat desa itu. Termasuk BUMDes yang didirikan itu hendaknya mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa.
“Saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki. Sebab, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil,” harapnya.
Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus, bukan malah nantinya defisit. “Makanya, kami minta diketahui dulu potensinya. Apalagi, dua desa juga bisa disatukan menjadi BUMDes. Intinya, harus mencari unggulan yang prospektif. Kami kira desa jauh lebih paham akan hal ini,” tuturnya.
Menurutnya, mendirikan BUMDes juga sudah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Jika memang sudah dianggap prospek, maka tinggal menganggarkan penyertaan modal lewat Dana desa itu.
“Itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar,” katanya.
Hanya saja, pihaknya menyarankan agar BUMDes betul-betul melibatkan warga sekitar. Sehingga, cita-cita UU Desa untuk menjadikan desa mandiri bisa tercapai.
“Kami berharap semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Itu harapan kami. Soal actionnya tentu saja tergantung kepada desa,” tukas Hosaini.
