Mahasiswa Jember Soroti Konflik Agraria, Terkait Alih Fungsi Lahan Produktif
JEMBER, FaktualNews.co – Belasan mahasiswa mengatasnamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Bundaran DPRD Jember, Selasa pagi (25/9/2018). Unras yang bertujuan untuk memperingati Hari Tani Nasional itu, menyoroti persoalan konflik agraria karena beralih fungsinya lahan produktif.
Menurut Korlap Aksi Irham Fidaruzziar, program pemerintah terkait bagi-bagi sertifikasi lahan gratis yang dilakukan, malah tidak dimanfaatkan baik oleh masyarakat untuk pengelolaan pertanian dengan baik.
Sehingga hal itu, disebut Irham sebagai bentuk konflik agraria. “Dimana dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi ini, banyak konflik yang terjadi. Ada sekitar 639 konflik pada tahun 2017 kemarin,” ujar Irham saat diwawancarai.
Alasan dirinya menyebut sebagai bentuk konflik agraria. “Pasalnya lahan yang sudah bersertifikasi itu, dijual, dan malah beralih fungsi menjadi lahan non produksi, seperti lokasi perumahan ataupun pabrik,” ungkapnya.
“Sehingga kami berharap, adanya reformasi agraria, dan selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar tanah yang ada menjadi lahan produksi,” sambungnya.
Menurutnya, pemerintah juga dapat hadir, dan memperhatikan hal tersebut. “Sehingga Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dapat benar-benar dilaksanakan, untuk kepentingan pertanian,” tegasnya.
Diketahui aksi yang berlangsung itu, mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian. Pasalnya setelah melakukan orasi, para mahasiswa itu memaksa untuk masuk ke dalam Gedung Parlemen.
Sehingga sempat terjadi aksi saling dorong, antara petugas dengan mahasiswa di depan gerbang masuk.
Namun tidak lama, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri keluar gedung, dan menemui para mahasiswa. Ia menyampaikan, Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait sejauh mana persoalan lahan yang beralih fungsi menjadi lahan non produksi itu.
“Seperti halnya persoalan di (Desa) Ketajek dan Curah Nangka. Minggu depan kita akan rapat, kemudian berkoordinasi dengan BPN. Kemudian adik-adik (mahasiswa), kita minta 3 perwakilan, untuk datang dan mengawasi,” tandasnya.
