FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

BPNT di Jombang Dipaksakan, Warga Tak Terima KKS

Nasional     Dibaca : 155 kali Jurnalis:
BPNT di Jombang Dipaksakan, Warga Tak Terima KKS
FaktualNews.co/Muji Lestari/
Pembagian bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

JOMBANG, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur, dinilai tidak siap melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini menyusul amburadulnya proses penyaluran bantuan pangan tersebut ditingkat bawah.

Indikasi adanya unsur kesengajaan hingga mekanisme pelaksanaannya yang belakangan diketahui tidak sesuai dengan pedoman umum penyaluran BPNT, memuculkan aroma permainan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut di Jombang.

Salah satu yang membuktikan yakni munculnya dua nama suplier sebagai pemasok bahan bantuan pangan kepada agen, yang seakan merampas hak pihak agen untuk mencari sendiri produk bantuan tersebut. Disatu sisi, dalam pedum, sebenarnya agen memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa distributornya.

Kesan pemaksaan itupun diperkuat oleh pengakuan salah satu agen di Jombang yang mengaku sempat diminta untuk mengambil paket bantuan kepada suplier oleh Dinsos, alasanya sebagai pemberdayaan ekonomi lokal.

Sementara tudingan ketidak siapan ini dilontarkan oleh Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi.

Dalam program Kemensos ini, Kepala Desa bertindak sebagai Kepala Satgas Distribusi BPNT di tigkat Desa. Menurutnya, baik Dinsos maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatam (TKSK) tidak cukup cermat melihat persoalan dibawah. Sehingga harus ada evaluasi secara total untuk teknis penyalurannya. Teknis yang dimaksud mulai dari penerapan harga berikut satuan produknya.

“Kalau misalkan 5 bulan tidak diambil atau dibelanjakan bagaimana? Apakah berani Dinsos mencabut kartunya, ini yang harus dicermati,” kata Erwin.

Erwin mencontohkan, kesan terlalu dipaksakannya program BPNT di Jombang ini seperti pada penunjukkan agen e-warung di wilayah Kecamatan Kota. Dalam hal ini Dinsos membuat kebijakan satu Desa satu agen. Padahal, jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) di beberapa Desa di Kecamatan Jombang ada yang tidak sampai 50 KK. Sehingga dia meminta Dinsos melakukan evaluasi.

“Kenapa tidak dimodel rayon saja kalau begini, bisa dibagi empat sampai lima rayon satu Kecamatan, rayon utara, selatan, tengah, barat dan timur, kalau ini berjalan kan bisa dievaluasi lagi untuk dikembangkan”, jelasnya.

Sejumlah KPM di Jombang Tak Miliki KKS

Carut marutnya Program BPNT di Jombang ini terus berlanjut. Baru-baru ini kabarnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) justru belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Hal ini salah satunya terjadi di Desa Kepatihan, Jombang.

Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi menyebut, dari sekitar 97 KPM yang terdata di Desanya, tiga diantaranya mengadu karena tidak memiliki kartu bantuan pangan ini. Sehingga, mereka gagal mendapatkan paket bantuan berupa beras dan telur. Padahal, setelah Desa melakukan kroscek ke Dinsos, nama tiga KPM tersebut memang ada didaftar penerima.

“Saya kan hanya mengawasi, karena warga Desa Kepatihan pengambilan bantuannya dititipkan di Desa Pulo, jadi tiga warga saya itu mengadu kalau tidak punya kartu, padahal dilist nya itu ada, staf saya pun sudah cek ke Dinsos memang ada”, beber Erwin.

Tidak hanya itu, lanjut Erwin, persoalan lain yang ditemui dilapangan, ada sebanyak 16 KPM di Desanya yang tidak bisa mencairkan saldo dalam kartu BPNT tersebut. Bahkan, setelah dicek, adapula yang tidak ada saldonya.”Mereka mengeluh kartunya tidak bisa dipakai belanja, padahal sudah antre dari pagi hingga siang kan kasihan”, imbuhnya.

Menurut Erwin, kejadian ini tidak hanya ditemukan di Desa Kepatihan saja, namun hampir seluruh Desa di Kabupaten Jombang. “Sudah saya kroscek ke teman-teman Kades lainya, hampir semua sama masalahnya”, jelasnya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu KPM asal Kecamatan Megaluh, penerima bantuan yang enggan namanya disebut ini mengaku bingung menyusul jumlah saldo di kartu BPNT miliknya. Saat di cek diagen, ada saldo sebesar Rp. 220 ribu untuk paket bantuan selama dua bulan, namun hanya bisa dia belanjakan untuk satu paket atau satu bulan saja.

“Kartu saya saldonya dua bulan, tapi katanya agen baru bisa dibelanjakan satu, yang satu bulan lagi katanya belum turun. Apa memang seperti ini prosedurnya atau bagaimana?”, ungkapnya dengan penuh tanya.

Kartu BPNT ini berbentuk atau serupa dengan ATM. Cara pengoperasian pecairannya pun sama dengan ATM, yakni digesekkan pada mesin EDC (elekteonik data capture) khusus yang disediakan di masing-masing agen. Dalam kartu tersebut, KPM memiliki saldo sebesar Rp110 ribu. Saldo uang tersebut untuk dibelanjakan paket bantuan di masing-masing agen yang telah ditunjuk.

Editor
Saiful Arief
Tags

YUK BACA

Loading...