Mutasi Pejabat Pemkab Jombang Disorot
JOMBANG, FaktualNews.co – Bupati Jombang, Mundjidah Wahab telah melantik 384 pejabat dilingkup Pemkab setempat, pada Jumat (11/1/2019) lalu. Selain pejabat administrasi dari berbagai golongan dan eselon, 18 diantaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.
Namun, mutasi yang dilakukan oleh duet pasangan MuRah ini (Mundjidah-Sumrambah) dipertanyakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya adalah Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (LinK), Aan Anshori.
Menurutnya, ada indikasi mutasi itu tidak disertai sebuah penelaahan yang komprehensif terhadap figur-figur yang dilantik. Misalnya dari aspek rekam jejak maupun prestasinya.
“Itu sebabnya, saya mempertanyakan kenapa nama-nama itu dilantik? Saya sangat pesimis dengan kualitas kerja mereka,” ungkap Aan, Rabu (16/1/2019).
Aan mengusulkan, agar masyarakat bisa dilibatkan dalam proses seleksi yang dilakukan kepada calon pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah), sebelum dilakukan seleksi dan wawancara oleh tim Pansel (panitia seleksi) maupun Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Sehingga nantinya, mereka bisa bekerja sesuai harapan.
“Aku membayangkan, sebelum dilantik, seluruh nama dipublikasikan terlebih dahulu dan masyarakat diberi kesempatan memberikan input terkait nama-nama tersebut melalui email atau saluran lainnya. Sebab bisa jadi nama-nama tersebut bermasalah dihadapan masyarakat,” harap Aan Anshori.
Memang, ada beberapa nama yang kinerjanya selama ini dirasa tak begitu bagus. Selain itu, pejabat tersebut juga minim prestasi. Sehingga warjar jika, mutasi itu menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan diduga ada alasan lain dibalik gerbong mutasi yang bergulir di awal massa kepemimpinan duet murah ini.
“Duet Mu-Rah tampak tidak mau belajar memperbaiki kualitas mutasi para birokrasi,” tukasnya.
Sementara dalam pelantikan sebelumnya, Bupati Mundjidah menepis adanya tudingan bahwa mutasi ini sengaja dilakukan karena adanya faktor like dislike atau suka dan tidak suka. Sebab, kata dia yang menentukan posisi masing-masing pejabat adalah baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan krpangkatan) dan pansel (panitia seleksi) yang telah mendapat ijin Kemendagri, terutama pejabat eselon dua (II).
“Ini ada ijin dari pansel dan Kemendagri, yang menentukan pansel kami tidak ikut campur,” ujarnya, usai mengambil sumpah dan janji Pejabat Pemkab di Pendopo setempat.
Mundjidah menjelaskan, pansel terdiri beberapa unsur, diantaranya dari Jombang, Unair, Kepala BKD Provinsi Jatim, Badan Diklat Jatim. Sedangkan tim dari Pemkab Jombang berasal dari Asisten dan Sekda. Kata Mundjidah, semua kepala OPD yang memenuhi syarat dan dilantik itu sudah dilakukan wawancara oleh pansel.
“Hasilnya seperti ini tidak ada satupun yang saya rubah”, tegasnya.
