Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hosaini Adhim
SUMENEP, FaktualNews.co – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hosaini Adhim mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, keberadaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer APBN, harus memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat setempat.
Salah satu cara yang bisa dilakukan desa, dengan memaksimalkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakat.
“BUMDes, yang merupakan perusahaan milik desa merupakan program perioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kami dorong bagaimana desa memiliki BUMDes,” tuturnya.
Menurut Politisi PAN ini, pemerintah desa (Pemdes) harus mencari unggulan yang prospektif. Jadi harus diketahui dulu potensinya. Apalagi, dua desa juga bisa disatukan menjadi BUMDes.
“Meski kami yakin sudah banyak desa yang memiliki badan usaha itu, hanya tinggal memaksimalkan. Sementara yang belum punya, hendaknya segera membentuk dan mendirikannya Badan Usaha tingkat desa itu,” katanya, Selasa (12/2/2019), ditemui media di ruang kerjanya.
Pihaknya menyarankan, BUMDes yang didirikan itu hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki.
“Keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit). Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya. Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus, bukan malah nantinya defisit,” tegas dia.
Diyakini, dalam mendirikan BUMDes dipastikan tidak mengalami kesulitan. Jika memang sudah dianggap prospek, maka tinggal menganggarkan penyertaan modal lewat Dana desa itu.
“Itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu juga ikut ambil bagian pemerintah dalam membuka pekerjaan bagi masyarakat. Berdiri dulu baru tinggal dikembangkan,” ujarnya dengan nada serius.
Hanya saja, pihaknya menginginkan agar BUMDes betul betul melibatkan warga sekitar. Sehingga, cita cita UU Desa untuk menjadikan desa mandiri bisa tercapai. Ini juga akan menjadi harapan dirinya sebagai wakil rakyat.
“Kami berharap semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Itu harapan kami. Soal actionnya tentu saja tergantung kepada desa. Sementara untuk desa yang sudah memiliki tingggal mengembangkan dan mengelola secara profesonal agar lebih baik dan menghasilkan, sehingga dampaknya bisa dirasakan,” tukasnya. (*)
