Kapolda Jatim bersama Pangdam V Brawijaya dan Wagub Jatim di Mapolda Jatim.
SURABAYA, FaktualNews.co – Polda Jatim menggelar Apel Konsolidasi seiring dengan berakhirnya pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2019. Kegiatan Apel ini disebut, pertama kali digelar.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan, Apel Konsolidasi digelar karena pihaknya akan kembali menggelar pengamanan wilayah dalam rangka menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Pengamanan dilaksanakan selama dua pekan, mulai 14 hingga 28 Juni 2019.
“Untuk Apel Konsolidasi ini memang agak berbeda dengan Apel-Apel Operasi Ketupat sebelumnya, baru tahun ini baru ada Apel Konsolidasi. Karena dilanjutkan ada kegiatan sidang, yang nanti akan dilakukan tanggal 22 (Juni 2019) sampai nanti tanggal 28 (Juni 2019). Dan tanggal 14 (Juni 2019) ini sudah dimulai,” ucap Kapolda dihadapan awak media, Kamis (13/6/2019).
Selama pelaksanaannya, Polda Jatim dikatakan Kapolda, akan meningkatkan pengamanan di seluruh wilayah Jawa Timur. Total pasukan yang dikerahkan dalam pelaksanaan pengamanan sidang PHPU nantinya, sebanyak 6.331 personel. Ditambah 2.980 personel dari unsur TNI serta petugas dari sejumlah stakeholder yang ada.
Bukan hanya itu, dukungan disampaikan Kapolda Jatim juga datang dari para tokoh agama. “Dan dari pimpinan Ibu Gubernur juga sangat perhatian sekali masalah keamanan di Jawa Timur,” tandasnya.
Sasaran giat pengamanan nantinya meliputi tempat penting seperti kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan obyek vital yang berada di Jawa Timur.
Masih kata Kapolda Jatim, pelaksanaan pengamanan wilayah saat sidang PHPU penting digelar lantaran menurutnya gangguan Kamtibmas pasca pelaksanaan Pemilu cukup tinggi. Yang tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta, melainkan berimbas ke seluruh daerah di Indonesia.
“Termasuk di Jawa Timur, sebagaimana terdapat kasus yang jadi atensi di Jawa Timur, seperti pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pasukan yang dikerahkan dalam pelaksanaan pengamanan kali ini selalu menyiapkan diri dan meningkatkan kewaspadaannya. Senantiasa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya konflik serta menjalin komunikasi dengan para tokoh agama maupun masyarakat.
“Melaksanakan mapping dan monitoring terhadap kelompok yang diindikasi akan menggangu proses jalannya sidang PHPU dan laukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas, jalin sinergitas dengan TNI, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya,” pungkas Kapolda.
