Unjukrasa massa Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) berujukrasa di depan Kantor pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (15/7/2019).
Mereka menuntut pemerintah setempat menerapkan transparansi dalam pengisian jabatan di sembilan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.
Massa aksi menuding, Panitia seleksi (Pansel) yang sudah ditunjuk Pemkab Sumenep terindikasi tidak netral. Mereka menuding pansel ada main mata dengan pihak yang berkepentingan dalam pengisian pucuk pimpinan sembilan OPD tersebut.
“Jangan sampai pengisian pimpinan sembilan OPD itu ada main mata antara pansel dan calon kepala OPD,” kata Korlap aksi FKMS, Sutrisno.
Mahasiswa mengaku mengendus indikasi yang tidak sehat dalam proses lelang jabatan sembilan OPD di Sumenep. Tuduhan itu muncul atas beredarnya sejumlah nama pimpinan OPD, sebelum pengumuman hasil seleksi.
“Jangan sampai ada jual-beli jabatan dalam pengisian OPD di Sumenep, bayangkan sejumlah nama sudah beredar, sebelum Pansel melakukan tes terhadap para calon, ini kan aneh,” tudingnya.
Untuk itu, mereka mendesak agar proses dilakukan profesional dan terbuka. Ia meminta agar Pansel benar-benar menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Jangan sampai ada indikasi keberpihakan dalam memberikan penilaian.
“Pansel harus betul-betul memberikan penilaian secara tepat, sesuai kemampuan dan kecakapan. Pansel juga dituntut lebih cermat dan hati-hati menjaring calon kepala OPD. Jangan sampai ada kandidat yang bermasalah justru diloloskan,” pintanya.
Para penuntut berjanji melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses penentuan sembilan jabatan kepala OPD yang hendak terisi dalam bulan ini.
“Kami akan selalu pantau kinerja pansel, agar sesuai dengan aturan sebagai pertanggungjawaban pada rakyar Sumenep,” pungkasnya.
Adapun sembilan OPD yang sedang kosong itu, Dinas PU Pengairan, Dinas Penanaman Modal dan Perkebunan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan (Disperindag).
Kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi, yang juga menjadi ketua Pansel) mengaku berterimakasih atas masukan yang disampaikan para aktivis.
Pihaknya berjanji akan menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan. “Masukan mereka akan jadi catatan. Kami pasti akan bersikap profesional,” terangnya, usai menemui para demosntran.
Tekait beredarnya sejumah nama yang digadang bakal menduduki posisi kepala di sejumlah OPD, menurut Sekda, itu merupakan satu kewajaran, karena nama-nama yang ikut dalam seleksi sudah diketahui publik.
“Predikasi dari daftar nama itu wajar wajar saja, logis. Menteri saja yang tidak melalui seleksi, namanya sudah beredar, apalagi ini yang sudah jelas ada yang daftar. Namun hasil evaluasi assessment BKD Provinsi belum turun,” imbuhnya.
Sesuai tahapan, lanjut mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, hari ini Pansel akan menjemput hasil assessment ke BKD Provinsi Jawa Timur. “Insya Allah sore ini kami akan jemput hasilnya,” tadasnya.
