Covid-19, Nilai BLT Timpang, Sejumlah Kades di Jombang Tolak Salurkan
JOMBANG, FaktualNews.co – adanya disparitas atau perbedaan yang sangat jauh dari nilai bantuan yang akan diberikan Pemerintah.
Sejumlah Kepala Desa di Jombang, Jawa Timur, mengaku tak siap untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dampak penyebaran wabah virus corona.
Seperti disampaikan Kepala Desa Kepatihan Jombang, Erwin Pribadi. Erwin menjelaskan, ada tiga jenis bantuan yang kabarnya bakal diberikan kepada warga terdampak covid-19 ini.
Diantaranya, Bansos dari Pemerintah Pusat senilai Rp 600 ribu, dari Dana Desa Rp 600 dan APBD Jombang yang berkisar Rp 200 – 300 ribu.
Perbedaan nilai antara tiga jenis bantuan inilah yang membuatnya enggan menyalurkan secara langsung kepada warganya. Selain berpotensi adanya benturan yang cukup besar, menurut Erwin, situasi krisis ekonomi ditengah-tengah pandemi corona ini membuat masyarakat sangat kritis.
“Kami tidak menolak, tapi untuk penyalurannya biar Dinsos saja yang melakukan. Alasanya jelas karena ketimpangan yang cukup jauh bandingkan Rp 600 ribu dibanding dengan Rp 1,8 juta untuk tiga bulan,” ujarnya, Selasa (21/4/2020).
Diapun meminta agar penyaluran bantuan yang kabarnya akhir bulan ini akan cair disalurkan sendiri Dinas terkait. Terlebih, kata Erwin, alokasi jumlah warga terdampak secara langsung jumlahnya bakal lebih banyak dari mereka tak tercatat dan masuk kolom bantuan Kementerian Sosial (Pusat) dan Dana Desa.
“Kami tidak siap jika berhadapan langsung dengan masyarakat, hari ini mereka sangat kritis, karena ini menyangkut perut, kita tidak bisa main-main,” terangnya.
“Kemudian penentuan untuk menetukan nama-nama yang masuk kolom DD, Kemensos atau APDB ini, tentu jumlahnya lebih dari yang Pusat dengan yang DD,” imbuhnya.
Erwin pun mencontohkan, di Desa Kepatihan, pihaknya menerima catatan dari pemerintah sebanyak 89 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima BLT di pos Kemensos, sedangkan anggaran Dana Desa (DD) hanya tercover sekitar 73 KK.
Padahal, di Desanya ada lebih dari 500 warga yang berhak menerima bantuan namum belum tercover dalam dua pos tersebut. Erwin pun mengaku dirinya dan Kepala Desa se Kecamatan Jombang sempat mengusulkan bakal memberikan penambahan bantuan sembako dari anggaran Desa kepada penerima bantuan dari Pemkab Jombang. Namun kata Erwin, usulannya ini tak mendapat ‘restu’ oleh pejabat terkait di lingkup Pemkab Jombang.
“Nah ini sisanya sekitar 400-500 KK yang jelas akan dicover oleh bantuan Pemkab, lalu bagimana kami menjelaskan kepada mereka, padahal kami sudah usulkam akan selipkan sembako agar tidak ada perbedaan, namun kata bamat di tolak Sekda, alasanya nanti membuat kecemburuan sosial wilayah lain,” pungkasnya.
