Kondisi Jalan Banyak Rusak, DPRD Kota Probolinggo Sayangkan PUPR Pentingkan Proyek Jembatan
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Selain membahas proyek Revitalisasi Pasar Baru Kota Probolinggo, RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang juga dihadiri Bagian Pembangunan, mempertanyakan soal dua proyek irigasi.
Proyek ketahanan pangan Umbul dan Grinting tersebut dinyatakan telah ditender dan sudah ada pemenangnya. Tetapi kontraktor yang menjadi pemenang, hingga kini belum menerima SPK (Surat Perintah Kerja). Padahal kedua proyek tersebut nilainya hanya Rp 300 jutaan.
Tak ketinggalan, RDP yang sempat memanas itu, juga mempertanyakan pembangunan jembatan menuju lokasi RSUD Baru. Disebutkan, jembatan di atas sungai Legundi, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok tersebut sebaiknya ditunda dulu. Pemkot dalam hal ini PUPR, seharusnya lebih mementingkan perbaikan jalan Brantas atau Jalan Ahmad Yani serta jalan lainnya yang rusak parah. Padahal, sama-sama menggunakan Dana Insentif Daerah (DID).
Kondisi jalan seperti itu diungkap Heri Poniman salah seorang anggota Komisi III. Politisi dari Partai Gerindra ini menyayangkan PUPR yang telah mementingkan pembangunan jembatan menuju lokasi RSUD baru. Padahal, lebih penting perbaikan jalan yang rusak, seperti jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. “Ini namanya diskriminatif. Pembangunan tebang pilih,” tandasnya.
Jalan tersebut menurutnya amat berbahaya bagi pengendara, terutama roda dua. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri (lebaran) yang dipastikan intensitas dan jumlah pengendara yang lewat di jalan tersebut meningkat.
“Ya sampean sebagai Kepala Dinas tidak akan jatuh karena naik mobil. Bagaimana dengan pengendara roda dua. Siapa yang bertanggungjawab kalau ada kecelakaan,” tegasnya.
Ditambahkan, dibangunnya jembatan penghubung ke lokasi RSUD baru, menurut Agus, atas perintah pemerintah pusat. Sedang beberapa jalan rusak yang hingga kini belum atau tidak, akan diperbaiki tahun ini. Kepala PUPR mengatakan, karena ada beberapa anggaran yang direfocusing, akibat pandemi virus corona.
“Ini terkait situasi yang tidak menentu. Bencana non alam Covid-19. Bukan perintah Wali kota, tapi perintah pusat,” tandasnya.
Terkait dengan proyek irigasi yang sudah ditender dan ada pemenangnya, Agus Hartadi mengatakan, tidak akan dilaksanakan. Mengingat, anggaran atau dana untuk itu sudah dialihkan untuk biaya penanganan covid-19.
“Anggarannya dipakai penanganan penyebaran dan penularan virus corona. Kalau kontraktor pemenangnya mengambil jalur hukum, monggo,” pungkas Agus sebelum meninggalkan geding DPRD.
