Tiga Kades di Gresik Berteriak, Desak Pemkab Segera Cairkan Dana Bansos Covid-19
GRESIK, FaktualNews.co – Selama masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tiap hari masyarakat Gresik diberikan ‘angin segar’ bakal menerima bansos (bantuan sosial) dampak Covid-19.
Namun, hingga saat ini, bantuan yang bernama Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemkab Gresik dalam bentuk uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan tak kunjung cair.
Tiap hari, masyarakat hanya disodori data-data calon penerima JPS. Mulai dari jumlah penerima sebanyak 116 ribu KK (Kepala Keluarga) yang bakal diperuntukkan untuk warga terdampak Covid-19. Lalu, data siapa saja yang berhak menerima, baik itu gakin (keluarga miskin), guru ngaji, TPQ, Madin, guru swasta non sertifikasi, muadzin, hingga marbot masjid.
“Masak tiap hari masyarakat hanya disodori data. Saat ini, masyarakat hanya ingin pemimpinnya bergerak cepat menanggulangi dampak pagebluk corona. Sebab, makhluk yang bernama corona ini, secara ekonomi membuat seluruh masyarakat merasakan dampaknya,” cetus Abdul Halim, Kades Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Minggu (3/5/2020).
Dia menandaskan, kasihan masyarakat disebut-sebut bakal menerima bantuan, tapi bantuannya tidak kunjung dibagikan. Dikatakannya, anyak di antara mereka yang terkena PHK, dirumahkan, dan kehilangan pekerjaan, sehingga tidak lagi memiliki penghasilan.
Senada dengan Kades Sekapuk, Nurul Yatim, Kades Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik mengatakan, mestinya Pemkab Gresik bisa bertindak cepat memberikan bantuan untuk warga terdampak Covid-19. Apalagi, sumber dan bentuk bantuan cukup banyak untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 ini.
Nurul Yatim yang juga Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten GRESIK ini lalu blak-blakan menyebutkan macam-macam bentuk bantuan. Diantaranya, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos Rp 600 ribu per bulan selam 3 bulan, BLT Provinsi, Jaring pengaman sosial (JPS) Pemkab Gresik 600 ribu per bulan selama 3 bulan, dan BLT DD juga 600 ribu per bulan selama 3 bulan.
“Dengan banyaknya bentuk bantuan, baik dari Kemensos RI, Provinsi, ditambah JPS Pemkab Gresik Rp 210 miliar, mestinya Pemkab Gresik bisa bergerak cepat menyalurkan bantuannya kepada warga terdampak secara merata. selama tidak ada tumpang tindih atau yang dobel menerima bantuan, Insya Allah cukup untuk membantu semua warga terdampak,” tegasnya serius.
Reaksi lebih keras lagi diteriakkan oleh Kades Randuboto, Sidayu Andhi Sulandra. Lewat akun Facebooknya, Kades yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan eksektutif dan legislatif ini menuliskan uneg-unegnya terkait lambatnya Pemkab Gresik menyalurkan JPS berupa BLT sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan.
“Kalau mau cepat, jumlah KK di desa, dikurangi PKH, BPNT dan BLT-DD. Sisanya ditanggung Pemkab, Pemprov. Memang butuh keseriusan, monggo! Saat ini butuh pengambil keputusan, biar cepat asal selamat, gak molor mungsret koyok rante, suwe-suwe pedot,” begitu tulis Andhi yang sontak banyak mendapat dukungan dari para netizen Gresik.
