Covid-19, Anggota Polri dan Kepala Madrasah di Jombang, Masuk Data Penerima Bansos APBD
JOMBANG, FaktualNews.co – Data penerima bantuan sosial (bansos) dari APBD Kabupaten Jombang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang amburadul.
Sebagaimana data yang diperoleh Kelompok Faktual Media (KFM) saat mendatangi balai Desa Tambakrejo dan mewancarai beberapa warga setempat.
Dalam data yang diterima KFM, seorang anggota polisi berinisial RN di Desa Tambakrejo, mendapatkan bansos dari APBD sebesar Rp 200 ribu.
“Iya benar, itu anggota polisi ada datanya sebagai penerima bansos APBD Jombang Rp. 200 ribu,” kata salah satu Perangkat Desa Tambakrejo yang ditemui KFM di sekitar balai desa, Rabu (13/5/2020).
Selain itu, dari pengakuan perangkat tersebut salah satu kepala Madrasah Tsanawiyah berinisial DS di Tambakrejo, juga mendapat bantuan Rp 200 ribu.
Hal unik lainnya, seorang anak SD berinisial SK tercatat mendapat bantuan BLT DD dan ibunya menerima bantuan APBD Jombang.
Penjual material berinisial SJ di Tambakrejo, dalam pendataan juga mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah.
“Dua istri kepala dusun di sini juga dapat bantuan APBD Jombang,” tambahnya.
Data para penerima ini kontras dengan fakta di lapangan dimana ada seorang pria penjaga makam di Dusun Petengan, Desa Tambakrejo, yang tidak mendapat bansos dari pemerintah.
Pria tersebut bernama Suparno (59). Sejak 10 tahun terakhir mengabdikan dirinya untuk dusunnya dengan upah perbulan Rp 200 ribu.
“Saya tidak dapat bantuan apa-apa. Saya tidak punya rumah, masih ikut anak yang kontrak di desa sendiri. Tapi KK sendiri,” ujarnya.
Parno tampak pasrah dengan nasibnya karena tak punya kekuatan untuk protes ke perangkat. Karena tak direspon dengan baik. Padahal, tempat tinggalnya tak jauh dari rumah Kepala Desa Tambakrejo.
Suparno tidak sendiri, seorang buruh tani bernama Jumadi (60) juga tak mendapat bantuan sosial pemerintah.
Warga Desa Tambakrejo ini mengatakan dirinya sudah pernah didata pihak RT dan RW. Namun, saat diumumkan namanya tak muncul.
“Saya sudah cekcok dan protes dengan perangkat desa kenapa tidak dapat. Hanya saja tidak ada penyelesaian,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Desa Tambakrejo dan Pemerintah Kabupaten Jombang, tidak pilih kasih dalam menyalurkan bansos. Pihak yang memiliki banyak kendaraan malah dapat bantuan. Sementara warga miskin tak memperoleh sepeser pun.
“Saya ini orang kecil, protes juga tidak didengar. Kadang mengelus data melihat penerima bantuan orangnya kaya-kaya,” cerita Jumadi.
Sementara itu, Kepala Desa Tambakrejo, M Nasir Fadilah menjelaskan tidak ada anggota polisi yang menerima bansos.
Ia dan para stafnya sudah bekerja sesuai arahan dari pemerintah pusat dan daerah.
Namun ia menolak menjelaskan lebih lanjut karena beralasan banyak hal yang harus ia kerjakan saat ini.
“Insya Allah tidak ada, setahu saya sudah beres semua. Parangkat Desa sekuat tenaga menyaring data warga yang benar-benar terdampak Covid 19,” tutupnya.
