Sibro Malisi, saat membacakan pandangan umum Fraksinya dalam sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Tak hanya Fraksi PPP dan PDIP yang menyoroti soal pendidikan, Partai NasDem juga bersikap sama. Hanya saja, partai yang dipimpin Imawan Zulfikar tersebut, lebih pada serapan anggarannya.
Dikatakan, Bantuan Operasional Daerah (Bosda) untuk SD dan SMP yang tidak diserap di atas 95 persen. Hanya beberapa sekolah saja yang mampu menyerap anggaran di bawah 95 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Sibro Malisi, saat membacakan pandangan umum Fraksinya dalam sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Senin kemarin.
Minimnya realisasi Bosda, lanjut Sibro, menunjukkan proses review dan perencanaan yang disusun pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Selain Bosda, yang menjadi perhatian Fraksinya adalah Tunjangan Sertifikasi Guru sebesar Rp 47,3 miliar dan realisasinya Rp 42,1 miliar. Dengan begitu ada sisa anggaran Rp 5,1 miliar yang belum direalisasikan.
Sibro juga menyebut ada selisih Rp 24,4 miliar pada Dinas Kesehatan (Dinkes). Dalam nota penjelasannya, Wali Kota menyebut alokasi anggaran pada Dinkes sebesar Rp 74,5 miliar. Sedang di dalam Perwali yang diterima fraksinya sebedar Rp 98 miliar.
“Jika perbedaan jumlah anggaran itu karena kesalahan ketik, sangat disayangkan. Kami mohon penjelasan Wali Kota,” pintanya.
Dalam pandangan umumnya, partai NasDem mempertanyakan soal status Kepala Dinkes yang hingga saat ini masih Plt (Pelaksana Tugas). Pihaknya meminta Pemkot segera menggelar lelang jabatan. Sebab, status sebuah jabatan berpengaruh pada kinerja.
“Rp 32 miliar anggaran di Dinkes yang tidak terserap. Ya ini salah satunya penyebabnya, kalau masih dijabat oleh pelaksana tugas,” tandasnya.
Untuk anggaran PBI , lanjut Sibro, hanya terserap Rp 4,5 miliar dari anggaran sebesar Rp 21 miliar di draft Raperda yang diterima fraksinya. Dengan begitu dana yang tidak terserap Rp 17 miliar.
“Yang kami tanyakan, bagaimana perencanaannya sehingga muncul anggaran Rp 21 miliar, padahal yang tercover dari realisasi hanya Rp 4,5 miliar,” tanyanya.
Partai Nasdem juga mempertanyakan anggaran pembangunan pengembangan ruang rawat darurat di RSUD dr Mohamad Saleh. Dengan berjalanannya waktu, ternyata anggaran sebesar itu tidak terserap, sehingga pembangunan pengembangan ruang rawat darurat, tidak terealisasi.
“Bagaimana perencanaannya sehingga anggaran Rp 4,5 miliar itu tidak diserap. Kan percuma kami menyetujui anggarannya,” lanjutanya.
Selain itu, Partai Nasdem prihatin tentang kondisi ambulan RSUD dr M Saleh yang tidak laik pakai. Salah satu indikatornya tidak laik pakai, karena pihak RSUD belum membayar pajak kendaraan sampai pergantian plat nomor kendaraan. “Kenapa RSUD tidak menyerap anggaran pengadaan ambulans jenazah Rp 950 juta,” tambahnya.
Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang pada pos belanja pengadaan stoom driil Rp1,1 miliar juga tidak terserap. Begitu juga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Menurut Sibro, belanja modal pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang tidak terserap Rp 1,9 miliar dari jumlah anggaran Rp 14,5 miliar. Partai yang diketuai Zulfikar Imawan tersebut juga menyoroti pengadaan kendaraan dinas pejabat.
Realisasi belanjanya Rp 4,5 miliar, untuk belanja pengadaan kendaraan jenis sedan Rp 642 juta. Jenis Jeep Rp 3,4 miliar, dan jenis kendaraan mewah Station Wagon Rp 450 juta. “Anggarannya cukup besar. Mohon penjelasan, kendaraan itu digunakan oleh siapa saja,” kata Sibro.
Baca Sebelumnya: Sempat Tertunda Sebab Lockdown, Paripurna DPRD Soroti Kinerja Pemkot Probolingo
