FaktualNews.co

40 Persen Data Penerima BST Satu Desa di Situbondo Ternyata Sudah Meninggal

Parlemen     Dibaca : 839 kali Penulis:
40 Persen Data Penerima BST Satu Desa di Situbondo Ternyata Sudah Meninggal
FaktualNews.co/Istimewa
Faisol, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo.

SITUBONDO, FaktualNews.co – Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, menemukan banyak nama orang sudah meninggal dunia yang terdata sebagai penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Faisol mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, pihaknya menemukan sekitar 40 persen penerima BST Kabupaten di salah satu desa sudah meninggal dunia.

“Di salah satu desa itu yang menerima BST dari Kabupaten sebanyak 69 orang. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 30 nama penerima ternyata sudah meninggal dunia,” kata Faisol, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, data orang meninggal penerima BST itu konon sudah berbasis DTD-AKP, yaitu data yang selalu disebut-disebut paling valid yang dimiliki Pemkab Situbondo. Data warga miskin informasinya selalu diperbarui setiap tahun.

“Ini yang jadi persoalan setelah kami turun ke lapangan, karena setiap tahunnya Pemkab meng-update DTD-AKP, ”ujar Faisol.

Masalah lainnya kata Faisol, Pemkab Situbondo menyalurkan BST setelah Pemerintah Desa menyalurkan BLT Desa. Seharusnya, kata dia, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi itu dilakukan secara runut dan saling melengkapi.

“Saya tidak tahu kenapa Pemkab justru menyalurkan bantuan setelah Pemdes menyalurkan BLT Desa. Jadi Pemdes tak bisa back up warga miskin yang tak masuk BST Pemkab,” katanya.

Faisol menegaskan, pihaknya ingin bertemu dengan Satgas untuk membahas masalah data penerima bantuan sosial akibat pandemi virus Corona. Sebab Pemdes sangat kebingungan harus menyandingkan data bantuan agar tak terjadi tumpang tindih.

“Ini masalah serius, sudah banyak Ketua RT mundur gara-gara bantuan sosial covid ini. Carut marutnya data penerima diperparah lagi dengan data DTD AKP yang juga dipertanyakan validitasnya,” pungkasnya.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Sholeh