Ekonomi

Lurug Gedung DPRD Kota Probolinggo, PKL Kecewa

PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) mendatangi gedung DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (23/11/2020). Untuk mengadukan soal rencana Pemkot Probolinggo, yang akan merelokasi lokasi jualan para PKL di belakang PT Eratex Djaya.

Namun, kedatangan mereka tidak disambut satu pun anggota DPRD Kota Probolinggo. Karena, para anggota Legislatif tengah ada agenda ke luar kota.

Lima belasan PKL yang didampingi paguyuban PKL tersebut pulang tanpa membawa solusi. Mereka berjanji akan kembali mendatangi gedung wakil rakyat.

Koordinator PKL sektor belakang perusahaan garment, PT Eratex Djaya, Imam Sunarso, menuturkan sebenarnya kedatangan para PKL itu untuk mencari solusi, terkait rencana Pemkot yang akan
merelokasi tempat jualannya ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) timur perempatan traffic light jalan Abdurrahman Wachid atau Gus Dur.

“Kami merasa keberatan, karena terlalu jauh dengan tempat jualannya di belakang Eratex sektar 300 meter. Selain itu, pembelinya juga 100 persen karyawan Eratex,” tuturnya, Senin (23/11/20200.

Menuru Imam, Jika relokasi benar-benar dilaksanakan, maka jualan mereka dipastikan tidak laku. “Siapa yang mau beli ditempat yang baru itu. Karyawan Eratex enggak mungkin beli ke sana, karena
terlalu jauh. Lantas siapa yang mau beli jualan kami,” kata dia.

Akan tetapi, kata Imam, para PKL yang berjualan di belakang perusahaan garment, PT Eratex Djaya, bersedia direlokasi asal lokasinya tidak di RTH.

“Pemkot punya lahan di selatan tempat jualan kami. Lahan itu dijadikanhutan kota. Kalau dipindah di situ, kami mau,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Paguyuban PKL, Eko Hardiyanto, berharap PKL jangan dijadikan alasan sebagai sumber kemacetan arus lalu lintas.

“Jangan hanya PKL yang menjadi kambing hitam kemacetan. Kendaraan yang lewat dibelakang Eratex juga menjadi sumbernya. Kan, sudah ada larangan, tapi pengendara masih menerobos,” katanya.

Dalam persoalan ini, Eko berharap, Pemkot lebih bijak dan lebih manusiawi dalam bersikap. Karena PKL yang berjualan di lokasi tersebut seluruhnya warga kota. Pemkot hendaknya memfungsikan perangkatnya, untuk mengurai kemacetan. “Ada Satpol PP, Dishub, bahkan Lantas. Tempatkan mereka dijam-jam tertentu. Yakni, saat karyawan masuk dan pulang,” tegas Eko.