Area Kayutangan Heritage Ditutup, Warga Terdampak Datangi DPRD Tagih Kompensasi
MALANG, FaktualNews.co – Puluhan orang yang bekerja di area Kayutangan berbondong-bondong ke gedung DPRD Kota Malang untuk tagih kompensasi, Kamis (26/11/2020) sore.
Pasalnya, dalam pelaksanaan pembangunan Kayutangan Heritage ini mereka tak kunjung mendapat kepastian terkait nasibnya selama masa pembangunan.
Pembangunan Kayutangan Heritage ini menyebabkan jalan utama Basuki Rahmat ditutup total, sehingga para pencari nafkah di kawasan tersebut tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana biasanya.
Dalam aksinya tersebut, warga menyerahkan surat yang telah ditandatangani 72 orang terdampak, yang berisi tuntutan terkait kompensasi kerugian.
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika pun langsung menemui mereka.
Tuntutan dari warga terdampak di kawasan Jl Basuki Rahmad ini merupakan yang pertama kalinya.
“Tuntutan kami yang pertama adalah minta sosialisasi, seperti apa gambaran Kayutangan ke depannya. Terus nasib pekerja yang mencari nafkah di sana seperti apa nantinya. Kemudian kami minta kompensasi. Selama ada pembangunan di sana sekitar 2 bulan kami tidak mendapatkan penghasilan sama sekali,” ujar perwakilan warga, Abdullah Sarino usai berdialog dengan Wakil Wali Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang.
“Ini tadi memang yang bertanda tangan 72 orang, tapi yang datang dan ikut rapat ini tadi 42 orang. Kami meminta kompensasi dalam bentuk uang, hanya saja kami tidak bisa menyebutkan nominalnya karena kesepakatan dari warga seperti itu,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Made menjelaskan mereka yang datang memang para pekerja di kawasan Kayutangan, tapi tidak semuanya berdomisili di sana. “Mereka semua adalah warga yang mencari nafkah di kawasan tersebut,” ucapnya.
“Kami sudah menerima surat warga terkait tuntutan sosialisasi proyek tersebut dan kompensasi terhadap warga terdampak. Nanti Wakil Wali Kota Malang yang tadi hadir akan segera berkoordinasi tentang penjelasan yang lebih lengkap lagi. Beliau tidak mau menjelaskan secara parsial atau sepotong-potong yang dapat menimbulkan kesalahpahaman,” imbuh Pria asal Bali ini.
Made berharap camat dan juga lurah supaya bisa turun tangan terkait pendataan warga terdampak ini. “Kalau yang 72 orang ini kita setuju, kemudian muncul lagi klaster baru yang terdampak. Terus nanti nambah gaduh lagi pastinya,” pungkasnya.
Dia juga memaparkan seharusnya kompensasi ini bisa disiapkan dalam anggaran persiapan.
“Setiap proyek apapun itu ada namanya anggaran persiapan. Anggaran persiapan itu salah satunya ya untuk begini-begini ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur, pemerintah harus bertanggung jawab di sini. Seperti apa mekanismenya, kita tunggu saja dari Pak Wali,” tutupnya.*
