Diskusi aktivis mengkritisi rencana revisi Perda tentang RTRW. Khususnya yang mengenai wilayah penambangan fosfat.
SUMENEP, FaktualNews.co-Menjelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Koalisi Mahasiswa Sumekar (KMS) mendesak Bupati mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.
Permintaan KMS, yang terdiri dari Sarekat Mahasiswa Sumekar (Semar), Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen ( Gempar), Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) dan Forum Kedaulatan Perempuan Sumenep (FKPP) itu, disampaikan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih.
“Harapan kami pemerintah atau kepala daerah terpilih mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah karena kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tidak pro terhadap kepentingan publik,” ujar koordinator KMS, Abd Basit, Kamis (25/02/2021).
Salah satu hal yang menjadi perhatian mahasiswa, berkaitan dengan kinerja Bappeda Sumenep ialah berkaitan dengan rencana revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW). Khususnya yang mengenai wilayah penambangan fosfat.
“Maka kami menganggap penting kepala daerah terpilih untuk membangun komitemen bersama, mengkaji ulang soal inisiasi eksploitasi tambang fosfat di Kabupaten Suumenep,” tegasnya.
Di samping itu, KMS juga berharap ke depan Pemkab Sumenep mampu menjawab segala problem masyarakat. “Salah satunya terkait dengan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 19,48 % per tahun 2020,” tambahnya.
Sekadar diketahui, pelantikan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Februari 2021, besok. Pasangan Achmad Fauzi – Hj. Dewi Khalifah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 22 Januari 2021 lalu.
