Ilustrasi kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial PKH Probolinggo
SURABAYA, FaktualNews.co – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim, Alwi menegaskan, kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Probolinggo, merupakan kewenangan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Sehingga menurut Alwi, kasus yang tengah ditangani Polres Probolinggo itu tidak ada kaitan langsung dengan instansinya secara teknis karena PKH adalah murni program yang dijalankan Kemensos.
Karena itu, Alwi enggan banyak berstatmen. “Kami sifatnya hanya koordinasi dan menyediakan fasilitas kantor bagi pendamping PKH yang mungkin menggelar rapat koordinasi,” elaknya saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (16/11/2021).
Dari proses rekrutmen, Alwi menandaskan, pencairan hingga sistem pelaporannya, langsung dilakukan di bawah pengawasan tim Kemensos. “Jadi tidak ada kaitan langsung dengan Dinsos Jatim,” tegasnya.
Sebelumnya, Senin kemarin (15/11/2021), penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Probolinggo melakukan klarifikasi kepada ibu-ibu warga Desa Randuputih, Kecamatan Dringu.
Ada sekitar 30 orang yang diperiksa polisi. Mereka diduga menjadi korban pemotongan dana bantuan sosial PKH oleh ketua kelompoknya. “Biar ditangani penegak hukum dan diproses secara profesional,” tandas Alwi.
