Cegah Penyimpangan Dana BOS, Pemkot Kediri Gandeng Kejari Beri Penyuluhan Hukum
KEDIRI, FaktualNews.co-Guna mencegah penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola SD maupun SMP di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendampingan, penyuluhan hukum terhadap pelaporan anggaran BOS tahun anggaran 2022 di ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Pemkot Kediri, Kamis (17/11/2022).
Dalam acara tersebut, Dinas Pendidikan Kota Kediri menghadirkan narasumber Hari Rahmat, selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Acara ini juga mengundang seluruh pengawas dan kepala SD dan SMP se-Kota Kediri.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Marsudi Nugroho menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Pendidikan yang menggandeng kejaksaan.
“Dari kejaksaan kita datangkan untuk memberikan pembinaan terkait penggunaan anggaran BOS sehingga peningkatan mutu layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran dana BOS bisa akuntabel,” terangnya.
Dijelaskan Marsudi, selama ini penggunaan dana BOS di sekolah – sekolah telah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik.
“Sesuai peraturan, penggunaan dana BOS ada 12 item dan sekolah-sekolah sudah menggunakan dana BOS secara proporsional. Seperti pengembangan perpustakaan, pembayaran honorarium, pembelian sarana prasarana media pembelajaran, dan lain-lain,” terangnya.
Selain itu, adanya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH) menurut Marsudi sangat membantu dan memudahkan keterserapan anggaran BOS.
“Jadi semua sudah serba online, sehingga sekolah dalam belanja sudah mengacu pada ARKAS yang memang tidak boleh dilanggar,” tambahnya.
Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri Hari Rachmat mengatakan, acara ini untuk memberikan penyuluhan Hukum, terkait hal apa saja yang boleh dilakukan, dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, terkait pengggunaan dana BOS.
“Jadi kita memberikan penyuluhan Hukum, agar pihak sekolah mengerti, penggunaan dana BOS yang aman dan tidak menimbulkan penyimpangan. Karena dana BOS juga dapat digunakan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik.” Tutup Harry Racmat.
Diharapkan dengan sosialisasi ini, perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS untuk SD dan SMP bisa sesuai dengan ketentuan, aman dan barokah.
