Wali Kota Surabaya Minta Sekolah SD-SMP Terima Lima Persen Siswa Miskin
SURABAYA, FaktualNews.co– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan 5 poin penting saat mengumpulkan tenaga pendidik SD dan SMP negeri maupun swasta. Selain itu Eri juga meminta para guru untuk bersikap adil kepada murid-muridnya.
5 poin penting yang disampaikan ialah, pertama agar para guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu. Baik penarikan uang untuk seragam, buku dan lainnya.
“Kedua, saya tak ingin ada lagi guru yang tidak bersikap adil kepada murid-muridnya. Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A,” kata Eri di Balai Kota, Selasa (7/2/2023).
Ketiga, ia meminta sekolah lebih selektif ketika memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki oleh pemkot. Jika ada di luar data diminta untuk menyampaikan ke Dispendik agar dicek.
Lalu yang keempat, bila ada sekolah swasta yang tidak berkenan menerima siswa tidak mampu, maka bisa menyerahkannya kepada pemkot yang akan menampung di sekolah negeri.
“Kelima, setiap sekolah wajib menerima 5 persen siswa tidak mampu sesuai dengan peraturan Undang-Undang,” ujarnya.
“Saya berharap Dispendik melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban 5 persen tadi, kalau sudah dijalankan, kemudian dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu,” jelasnya.
Eri juga meminta guru mengajarkan rasa empati kepada siswanya. Tujuannya untuk meningkatkan rasa kepedulian dan gotong royong terhadap sesama, terlebih membantu siswa yang miskin.
Sementara Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh memastikan, tidak ada lagi perbedaan antara siswa mampu dan tidak mampu.
“Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran swasta. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf.
Ia juga memastikan sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi pungli. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta.
“Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (punglu), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya,” ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu. “Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makanya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan,” pungkasnya.
