Plt. Bupati Lamongan Beri Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terhadap R-APBD 2025
LAMONGAN, FaktualNews.co – Plt.Bupati Lamongan Abdul Rouf memberikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, di ruang rapat paripurna kantor DPRD kabupaten Lamongan, Rabu (6/11/2024). Secara menyeluruh, Rouf menanggapi atas pertanyaan, masukan, maupun saran dari ketujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan yang disampaikan pada Senin (4-11) atau seminggu yang lalu.
“Proyeksi terjadinya penurunan pendapatan daerah sebesar 5 persen jika dibandingkan dengan APBD 2024, disebabkan karena proyeksi yang digunakan pada pendapatan dana transfer masih menerapkan ketetapan APBD 2024. Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian ketetapan yang definitif dari pemerintah pusat,” Kata Rouf, Plt Bupati. Rabu (6/11/2024). Meski demikian, Pemkab Lamongan akan mengoptimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mulai dari melakukan kajian dan upaya optimal terhadap potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah, akselerasi penilaian aset dan barang milik daerah agar sesuai dengan harga pasar, hingga optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (bumd) akan difokuskan pada tata kelola yang baik.
“Proyeksi rendahnya beberapa obyek PAD dikarenakan tingkat demand dan realisasi masih berskala kecil bahkan cenderung stagnan,” ucap Rouf. Untuk fokus pembangunan APBD 2025, lanjut Rouf, atas pertimbangan berbagai tantangan serta situasi perekonomian global yang masih dinamis dengan risiko dan ketidakpastian. Meski dibayangi dengan kondisi pendapatan yang terbatas dan fiskal yang defisit, lanjut Rouf, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan usaha ekonomi produktif, dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Sementara itu, di sektor belanja daerah yang difokuskan pada tujuh sektor yakni sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum.
