JOMBANG, FaktualNews.co – Lonjakan tajam tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jombang tahun ini memicu gelombang protes warga. Kenaikan dianggap tidak wajar, terutama karena adanya dugaan ketidaktepatan dalam penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Heri Dwi Cahyono (61), warga Desa Sengon, Kecamatan/Kabupaten Jombang, mengaku terkejut saat mengetahui pajak untuk dua bidang tanah milik keluarganya naik hingga 1.202 persen dibanding tahun sebelumnya. Aset tersebut berupa rumah dan tanah di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo, serta sebidang lahan di Dusun Ngesong VI.

“Naik pajak itu wajar, tapi kalau sampai 12 kali lipat jelas memberatkan, apalagi kalau datanya tidak akurat,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Hartono, membenarkan adanya lonjakan signifikan pada sebagian besar tagihan. Menurutnya, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan survei appraisal pada 2022, namun hasilnya kini diakui tidak sepenuhnya sesuai kondisi lapangan.

Dari sekitar 700 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan, sekitar 50 persen mengalami kenaikan, bahkan ada yang melonjak hingga ribuan persen. Untuk memperbaiki data, Bapenda mengerahkan perangkat desa melakukan pendataan ulang NJOP yang ditargetkan rampung November 2024.

Namun, pembaruan data ini baru akan berlaku untuk PBB tahun 2026. Artinya, warga masih akan membayar pajak berdasarkan perhitungan yang dinilai bermasalah selama dua tahun ke depan.

Kekecewaan warga pun memuncak. Pada Senin (11/8/2025), sejumlah warga melakukan aksi simbolik di Kantor Bapenda dengan membawa ratusan koin sebagai bentuk protes.

Salah satunya, Joko Fattah Rochim, mengaku tagihan PBB-nya naik dari Rp300 ribu tahun lalu menjadi Rp1,2 juta tahun ini. Karena keterbatasan dana, ia menggunakan uang koin tabungan anaknya untuk membayar pajak tersebut.

“Kami tidak bermaksud menawar. Hanya ingin membayar sesuai yang layak. Tapi dengan lonjakan seperti ini, berat bagi warga kecil,” tegasnya.