JOMBANG, FaktualNews.co – Kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Jombang, Warsubi, kembali menuai sorotan. Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai langkah tersebut lebih kental nuansa politik ketimbang upaya serius memperbaiki birokrasi.

“Jika mutasi benar-benar berbasis evaluasi kinerja, seharusnya ada laporan terbuka kepada publik. Faktanya, tidak ada penjelasan resmi soal alasan pergantian pejabat. Ini bertolak belakang dengan klaim keberhasilan pembangunan yang sering digaungkan Bupati,” tegas Aan saat dikonfirmasi.

Ia juga mengkritik pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) yang digelar tertutup. Minimnya transparansi, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa rotasi puluhan pejabat hanya untuk mengamankan legitimasi politik.

“Mutasi ini lebih terlihat sebagai manuver politik, bukan solusi atas problem birokrasi,” ujarnya.

Aan mengingatkan bahwa Jombang masih dibebani tujuh persoalan mendesak: pengangguran mendekati 30 ribu orang, 4 ribu kasus stunting, persoalan pajak daerah, dugaan korupsi desa, lemahnya perlindungan perempuan dan anak, buruknya pelayanan publik, serta meningkatnya anak putus sekolah.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting turun dari 4,6% pada 2024 menjadi 3,97% per Juni 2025. Namun, Aan menilai angka itu tetap mengkhawatirkan.

“Energi Bupati seharusnya difokuskan ke masalah nyata rakyat, bukan sekadar bongkar pasang pejabat,” tandasnya.

Ia juga mendesak DPRD Jombang agar tidak pasif. “Dengan anggaran besar, legislatif wajib kritis dan mengawasi eksekutif. Rakyat menunggu solusi nyata, bukan seremoni politik,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemkab Jombang resmi melantik 25 pejabat manajerial di Pendopo Kabupaten, Kamis (11/9/2025). Dalam prosesi itu, Bupati Warsubi menegaskan mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi.

“Mutasi dan promosi bukan seremonial. Yang penting, pejabat baru segera beradaptasi dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Jombang,” ujarnya.

Para pejabat baru ditempatkan di posisi strategis, mulai asisten daerah, kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga camat. (Wahyu)