TUBAN, FaktualNews.co-Citra aparatur negara kembali tercoreng. Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Sekretariat DPRD Lamongan berinisial HP (54) digerebek istri sahnya saat diduga tengah berduaan dengan wanita lain di sebuah hotel di Kabupaten Tuban, Selasa (17/2/2026).

Peristiwa memalukan ini bermula dari kecurigaan sang istri, S (45). Ia mendapat informasi dari tetangga bahwa suaminya kerap terlihat bersama perempuan lain.

Kecurigaan semakin kuat setelah HP tidak pulang ke rumah selama hampir sepekan.

Diliputi kegelisahan, S kemudian berusaha menelusuri keberadaan suaminya. Ia memperoleh informasi bahwa HP berada di kawasan Terminal Lamongan bersama seorang perempuan.

Pada Senin (16/2/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, HP terlihat pergi menggunakan sepeda motor bersama wanita berinisial M (48) menuju sebuah hotel di wilayah Tuban.

Setelah memastikan lokasi, S yang didampingi petugas langsung melakukan penggerebekan. Saat pintu kamar dibuka, sang suami diketahui berada di dalam bersama perempuan tersebut.

Kasihumas Polres Tuban, Iptu Siswanto, membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurutnya, laporan dibuat oleh pihak istri setelah mengetahui keberadaan suaminya bersama wanita lain.

“Sang istri mengetahui jika HP keluar bersama seorang perempuan pada Senin,16 Februari sekitar pukul 23.00 WIB,” ujar Siswanto, Selasa (17/2/2026).

Fakta lain yang turut menjadi sorotan, HP sebelumnya merupakan sopir Ketua DPRD Lamongan sebelum diangkat menjadi pegawai P3K di lingkungan Sekretariat Dewan.

Polisi juga menyebutkan bahwa yang bersangkutan diketahui tidak pulang ke rumah selama satu minggu sebelum kejadian.

“Sebelum kejadian ini HP juga diketahui tidak pulang ke rumah selama satu Minggu,” kata Iptu Siswanto.

Kasus ini kembali menambah catatan persoalan etika di kalangan aparatur. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik, perilaku pribadi yang tidak terjaga berpotensi merusak citra institusi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan.