JOMBANG, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan para pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Pemkab Jombang, Selasa (23/6/2026).

Wakil Bupati Jombang KH Salmanudin Yazid mengatakan, pemerintah daerah telah menerima aspirasi para buruh yang menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mempersoalkan sistem outsourcing yang diterapkan perusahaan.

Pria yang akrab disapa Gus Salman itu menegaskan, persoalan tersebut akan dikaji bersama instansi terkait agar penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sudah mendengarkan berbagai tuntutan yang disampaikan teman-teman pekerja. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Gus Salman usai audiensi dengan perwakilan buruh.

Menurutnya, Pemkab Jombang tidak ingin persoalan ketenagakerjaan tersebut berkembang dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah akan melibatkan Tim Deteksi Dini untuk melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap situasi yang berkembang di lingkungan perusahaan.

Selain itu, Pemkab Jombang juga membuka kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait kondisi yang terjadi.

“Kami juga berencana turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Namun langkah tersebut tetap harus melalui koordinasi dan menunggu arahan serta persetujuan dari Bupati Jombang,” katanya.

Terkait jumlah pekerja yang berpotensi terdampak PHK, Gus Salman menyebut pemerintah masih terus memantau perkembangan terbaru dari proses yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, Pemkab Jombang akan berupaya menekan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dampak sosial yang ditimbulkan tidak semakin meluas.

Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, lanjutnya, sebagian persoalan ketenagakerjaan yang muncul telah menemukan titik penyelesaian. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

“Kami akan terus mengawal proses ini agar hak-hak pekerja tetap terlindungi dan persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, para pekerja PT SGS yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) bersama Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jombang. Mereka menolak rencana PHK dan sistem outsourcing, serta meminta pemerintah ikut mengawal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan tersebut.(KabarJombang.com)