SITUBONDO, FaktualNews.co – Massa gabungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Situbondo mendatangi Kantor PLN UP3 Situbondo, Selasa (23/6/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi guna mempertanyakan pemadaman massal (blackout) yang sempat terjadi selama 3 hingga 5 jam di wilayah Situbondo beberapa hari lalu.

Koordinator LSM, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah demonstrasi, melainkan ruang diskusi untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Selain masalah pemadaman, pihaknya juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kewajiban pelanggan dan hak yang harus dipenuhi oleh PLN.

“Kami hanya ingin menyampaikan, jangan hanya PLN menyinggung terkait kewajiban masyarakat saja, tapi haknya juga harus dipenuhi. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan jawaban dan insya Allah listrik di Situbondo tidak akan kembali seperti kemarin lagi,” ujar Syaiful, ketua LSM Sakera.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan LSM juga menyampaikan keluhan warga terkait lonjakan tagihan listrik akibat meteran tua yang tidak pernah ditera (diuji akurasinya). Warga mengeluhkan tagihan yang membengkak hingga Rp90 ribu lebih, padahal penggunaannya tergolong minim.

Terkait tuntutan kompensasi bagi pengusaha lokal yang terdampak pemadaman, Syaiful menyadari PLN Situbondo bukan penentu kebijakan (decision maker), namun pihaknya tetap menitipkan poin tersebut agar diteruskan ke tingkat pusat.

Selain itu, audiensi ini juga membawa informasi baru bagi warga. Masyarakat kini dapat membeli token listrik dengan nominal sangat rendah mulai dari Rp5.000 melalui layanan mobil keliling PLN, solusi di kala pulsa subsidi Rp450 sudah tidak tersedia di agen konvensional.

PLN juga berjanji akan membuka ruang diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan jaringan.

Manajer PT PLN UP3 Situbondo, Teguh Budi Oktavianto, menjelaskan bahwa pemadaman beberapa waktu lalu dipicu oleh kendala teknis pada dua pembangkit listrik yang keluar dari sistem. Namun, saat ini pasokan listrik dipastikan sudah berangsur normal karena pembangkit tersebut telah masuk kembali ke sistem.

Terkait keluhan meteran tua, Teguh membenarkan adanya program peremajaan KWH meter secara bertahap sejak awal tahun. Program ini dilakukan secara gratis tanpa mengubah sistem meteran lama menjadi token, melainkan hanya mengganti mesinnya agar pengukuran lebih akurat.

“Kita memang komitmen untuk meremajakan KWH meter yang sudah lama ini sehingga bisa lebih akurat dan pelanggan lebih nyaman. Prosesnya bertahap karena jumlah pelanggan cukup banyak,” jelas Teguh.

Sementara mengenai tuntutan kompensasi kerugian warga, pihak PLN UP3 Situbondo memilih untuk menampung usulan tersebut dan akan melaporkannya ke manajemen tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, fokus utama PLN adalah memastikan stabilitas dan penormalan sistem jaringan listrik di Situbondo.