JOMBANG, FaktualNews.co-Ketimpangan kebijakan, rusaknya lingkungan, hingga krisis kualitas air sungai menjadi sorotan utama dalam Diskusi dan Bedah Buku #ResetIndonesia yang digelar Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Jombang, Jumat (26/12/2025) sore.

Kegiatan yang bertempat di Rumah Merdeka (Rudeka) Indonesia, Kelurahan Jombatan, ini diikuti sekitar ratusan peserta dari berbagai latar belakang.

Diskusi ini menghadirkan ruang refleksi bersama bagi masyarakat untuk membaca ulang arah pembangunan Indonesia dan merumuskan formula masa depan yang lebih adil serta berkelanjutan.

Ketua FTBM Kabupaten Jombang, Luqman Hakim, selaku penyelenggara, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan sebagai ruang refleksi bersama dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan hingga politik.

Ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta. Ia menegaskan bahwa diskusi dan bedah buku ini diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, serta mengenalkan karya para penulis kepada publik Jombang.

“Kegiatan ini juga kami rancang sebagai refleksi bersama, termasuk bagi pemerintah daerah, agar arah kebijakan ke depan bisa lebih berpihak pada keberlanjutan hidup masyarakat,” ujarnya.

FTBM Jombang turut mengundang unsur pemerintah daerah, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Bunda Literasi, serta perwakilan Kelurahan Jombatan.

Langkah tersebut, menurut Luqman, dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun stigma negatif terhadap substansi buku yang dibahas.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Prince Dindah, berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan minat baca generasi muda.

Perwakilan Bunda Literasi/TP PKK Kabupaten Jombang, Sri Kusumaningati Saleh, menegaskan peran FTBM sebagai ujung tombak gerakan literasi.

Menurutnya, taman bacaan masyarakat berperan penting dalam pengembangan enam literasi dasar, mulai dari baca tulis, numerasi, sains, hingga literasi budaya dan kewargaan.

Pada sesi diskusi, penulis utama buku #ResetIndonesia, Farid Gaban, memaparkan bahwa buku tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang Ekspedisi Indonesia Baru yang berupaya merekam suara-suara masyarakat dari wilayah pinggiran yang selama ini jarang terdengar dalam proses perumusan kebijakan.

Menurut Farid, ekspedisi tersebut mendapati banyak persoalan struktural yang bersumber dari kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ketimpangan penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil menjadi benang merah di berbagai daerah yang dikunjungi,” katanya.

Ia menyoroti persoalan reforma agraria yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Farid menyebutkan bahwa penguasaan lahan masih didominasi oleh korporasi dalam skala besar, sementara masyarakat justru kesulitan mendapatkan akses tanah untuk bertani maupun tempat tinggal.

Kondisi ini, menurutnya, menjadi akar dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi di pedesaan. Selain itu, Farid menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Padahal, kekayaan terbesar Indonesia justru terletak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem alamnya yang seharusnya menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan.

“Indonesia seharusnya berpikir bagaimana membangun ekonomi tanpa menghancurkan alamnya sendiri. Jika alam rusak, maka fondasi kehidupan dan ekonomi bangsa juga ikut runtuh,” tegasnya.

Farid juga mengkritik lemahnya fungsi koperasi yang semestinya menjadi pilar ekonomi rakyat. Ia menilai bahwa koperasi yang digerakkan secara top-down dan sarat intervensi negara tidak akan mampu bertahan.

Koperasi sejati, menurutnya, harus tumbuh dari kesadaran dan partisipasi masyarakat secara sukarela.

Lebih lanjut, Farid menyinggung persoalan kemiskinan yang masih terus meningkat. Ia menekankan pentingnya jaminan sosial yang adil dan merata sebagai bentuk kehadiran negara bagi warganya.

Menurutnya, berbagai gagasan global untuk mengurangi kemiskinan perlu dibuka dan didiskusikan secara serius, meskipun dianggap tidak populer.

Di bidang pendidikan, Farid mendorong reformasi yang bersifat kontekstual. Pendidikan dasar, katanya, perlu menekankan pembentukan karakter, keminatan serta menumbuhkan rasa ingin tau pada anak dan nilai-nilai akhlak.

“Pendidikan dasar harus bisa menumbuhkan rasa ingin tau terhadap pengetahuan pada diri anak-anak. Terutama pada alam, karena itu sangat penting untuk bekal masa depanya,” jelasnya.

Sementara pendidikan tinggi menurutnya harus diarahkan pada riset yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat terutama riset di alam.

“Alam dan seisinya mrupakan gudangnya ilmu pengetahuan, para mahasiswa dan dosen harus menyadari itu. Di alam segalanya ada mulai dari sumber kehidupan sampai potensi-potensi yang bisa dikembangkan tanpa harus mengorbankan keberlanjutanya apalagi merusak,” tandanya.

Farid juga mengkritisi lemahnya otonomi daerah. Ia menyebut banyak kepala daerah merasa tidak memiliki kewenangan nyata dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya karena keputusan strategis terlalu tersentralisasi di pemerintah pusat.

Kondisi ini, menurutnya, membuat daerah sulit berinovasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Sebagai penutup, Farid menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut bermuara pada sistem politik dan kepartaian yang dinilai belum sehat. Ia menyebut sistem politik di Indonesia saat ini lebih menguntungkan segelintir elite dibandingkan kepentingan publik.

“Buku #ResetIndonesia ini kami hadirkan sebagai ajakan untuk berhenti sejenak, bercermin, dan berani mengoreksi arah bangsa. Jika tidak dilakukan sekarang, generasi mendatang yang akan menanggung dampaknya,” ujarnya.

Sementara itu, Amirudin, aktivis Ecoton sekaligus anggota Ekspedisi Sungai Nusantara, memaparkan kondisi memprihatinkan sungai-sungai besar di Pulau Jawa yang kini berada dalam status krisis pencemaran.

Ia menjelaskan bahwa Ekspedisi Sungai Nusantara merupakan kelanjutan dari berbagai ekspedisi lingkungan sebelumnya yang bertujuan mengungkap kondisi nyata sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.

“Dari hasil ekspedisi di Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Citarum, tim menemukan bahwa pencemaran terjadi hampir merata dari hulu hingga hilir,” terangnya.

Amirudin mencontohkan hasil penelitian biologis di Sungai Brantas dengan menggunakan serangga air sebagai indikator kesehatan sungai. Di hulu sungai yang berada di kaki Gunung Arjuno, tim masih menemukan sekitar 14 jenis serangga air yang sensitif terhadap pencemaran.

Namun, hanya dalam jarak sekitar dua kilometer ke arah hilir, jumlah tersebut menyusut drastis dan hanya menyisakan dua jenis serangga yang memiliki toleransi tinggi terhadap limbah.

“Temuan ini menunjukkan bahwa pencemaran terjadi sangat cepat dan masif. Sungai kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan hanya dalam hitungan kilometer,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pencemaran sungai tidak hanya berasal dari limbah industri, tetapi juga limbah domestik dan kurangnya pengawasan terhadap tata kelola lingkungan. Amirudin menilai lemahnya penegakan hukum membuat pelanggaran terus berulang tanpa efek jera.

Lebih lanjut, Amirudin mengungkapkan data Ecoton yang menunjukkan bahwa sebanyak 68 sungai strategis nasional telah tercemar mikroplastik.

Dari seluruh sungai yang diteliti, Sungai Brantas mencatatkan tingkat temuan mikroplastik tertinggi, yang berpotensi membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.

Ia mengaku pihaknya telah berulang kali menyampaikan protes dan rekomendasi kepada pemerintah maupun perusahaan terkait pengelolaan limbah dan kualitas air sungai. Namun hingga kini, langkah konkret yang diharapkan belum terlihat secara signifikan.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, sungai tidak lagi menjadi sumber kehidupan, tetapi justru menjadi sumber penyakit dan bencana ekologis bagi masyarakat,” tegas Amirudin.

Ia berharap diskusi publik seperti bedah buku #ResetIndonesia dapat menjadi pemantik kesadaran bersama, sekaligus mendorong lahirnya tekanan publik agar pemerintah dan pelaku usaha lebih serius dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan pandangan dan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini, sekaligus berharap diskusi literasi seperti ini dapat menjadi pemantik perubahan kebijakan, dimulai dari tingkat daerah.