Jumlah Anak Usia SD Menurun, 564 SD di Tulungagung Gagal Penuhi Pagu
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Ratusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tulungagung tidak mampu memenuhi pagu pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Bahkan, beberapa sekolah sama sekali tidak memperoleh siswa baru. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh terus menurunnya jumlah anak usia sekolah dasar setiap tahun.
Kepala Seksi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah, mengatakan terdapat 634 SD di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah tersebut, empat sekolah tidak mendapatkan siswa baru selama pelaksanaan SPMB.
“Di antaranya SDN 1 Tenggong Rejotangan, SDN 4 Besuki, SDN 5 Bungur Karangrejo, dan SD Swasta Dlodo Pucanglaban,” ujar Rifka, Rabu (15/7/2026).
Selain itu, Disdik juga mencatat empat sekolah hanya memperoleh satu siswa baru, yakni SDN 3 Kalidawir, SDN 3 Babadan, SDN 2 Sembon, dan SDN 4 Punjul. Sebanyak 12 SD hanya menerima dua siswa baru, sedangkan 29 SD lainnya masing-masing hanya memperoleh tiga siswa baru.
Secara keseluruhan, sebanyak 564 SD atau sekitar 88,96 persen dari total sekolah dasar di Tulungagung tidak mampu memenuhi pagu penerimaan siswa baru. Rata-rata pagu yang ditetapkan untuk setiap sekolah mencapai 28 siswa.
“Pelayanan pendidikan harus tetap ditingkatkan meskipun tidak mendapatkan siswa baru maupun pagunya tidak terpenuhi,” katanya.
Menurut Rifka, kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia SD di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun. Di sisi lain, fenomena itu juga menjadi indikasi bahwa program keluarga berencana (KB) berjalan cukup berhasil.
Selain faktor demografi, persaingan antar sekolah juga turut memengaruhi jumlah siswa baru, meskipun berbagai upaya peningkatan mutu layanan dan fasilitas pendidikan terus dilakukan. Karena itu, minimnya jumlah peserta didik baru tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai kegagalan pelaksanaan SPMB.
“Tahun ini saja, penurunan jumlah anak yang masuk SD mencapai sekitar 2.000 siswa. Kami berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembatasan pagu di SD negeri maupun SD swasta,” pungkasnya.


