TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Ribuan orang di Tulungagung melakukan aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (30/6/2026).

Dalam aksinya, pendemo menyebut dampak penghentian sementara program unggulan presiden itu berdampak nyata pada anjloknya harga sejumlah komoditas di pasar yang mengancam pedagang dan pengusaha merugi. Selain itu, akibat penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra mengalami kerugian sampai ratusan juta.

Diketahui, sekitar 4 ribu pendemo yang berasal dari relawan SPPG, petani, peternak, supplier dan mitra SPPG mendatangi Kantor Bupati Tulungagung siang tadi. Aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap program MBG.

Koordinator Forum Komunikasi Mitra SPPG Tulungagung, Rifqi Firmansyah mengeklaim peternak dan petani di Tulungagung merasakan dampak penutupan SPPG tersebut.

“Sebagai contoh harga kebutuhan pokok seperti ayam potong hidup yang harganya turun menjadi Rp15 ribu perkilo dari yang sebelumnya mencapai Rp23 ribu perkilo. Harga telur juga anjlok,” kata Rifqi Firmansyah, Selasa (30/6/2026).

Rifqi merinci, program MBG di Tulungagung bisa menghasilkan perputaran ekonomi mencapai Rp120 miliar setiap bulannya yang tentunya hal itu dirasakan masyarakat Tulungagung. Dengan penutupan sementara ini, pihak mitra SPPG juga mengalami kerugian berupa hilangnya insentif sebesar Rp6 juta perhari.

Diperkirakan kerugian akibat hilangnya insentif seluruh mitra SPPG di Tulungagung mencapai sebesar Rp100 juta. Termasuk kerugian yang dialami relawan dapur SPPG karena tidak mendapatkan gaji.

“Selama tutup tiga minggu ini, kerugian yang dialami mitra bisa mencapai Rp100 juta. Relawan dapur SPPG juga tidak mendapatkan gaji,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, Rifqi meminta agar pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) segera kembali membuka operasional SPPG. Pihaknya berkomitmen agar setiap SPPG melakukan perbaikan sesuai arahan BGN agar sesuai standar.

Perbaikan yang dimaksut itu meliputi perbaikan sarana dan prasarana hingga tata kelola administrasi dapur SPPG. Rifqi berharap agar perbaikan tata kelola dari pemerintah pusat dapat segera rampung agar program ini bisa kembali berjalan normal.

“Kami juga berharap agar kebijakan-kebijakan baru yang nantinya muncul dapat diterapkan secara lebih adil,” pungkasnya.