DPRD Sumenep Pastikan 16 Raperda Tuntas Tahun Ini

SUMENEP, FaktualNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan melakukan pembahasan terhadap 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Belasan Raperda tersebut sebagian sisa dari pengajuan Raperda pada tahun 2017, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2018.

“Kami menargetkan 16 Raperda ini tuntas hingga akhir tahun 2018,” kata Faisal Muchlis, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Kamis (15/3/2018).

Politisi PAN ini mengatakan, saat ini Komisi-komisi sudah mulai melakukan pembahasan terhadap Raperda yang diajukan oleh eksekutif maupun dari inisiatif Legislatif sendiri, seperti Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Sumenep bersama Disperindag dan Dinas Koperasi.

“Sebagian sudah mulai dilakukan pembahasan, bahkan sudah ada yang hampir rampung,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari semua pihak agar pembahasan 16 Raperda berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sehingga, pada tahun 2019 Raperda yang sudah disahkan menjadi Perda bisa langsung diterapkan. “Mohon doanya, agar pelaksanaan 16 Perda sesuai dengan waktu yang telah kami tetapkan,” pungkasnya.

Inilah Raperda Yang Akan Dibahas DPRD Sumenep Pada Tahun 2018 :

1. Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin

3. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

4. Pemberian Intensif Dan Pemberian Kemudahan Penananam Modal Di Kabupaten Sumenep

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

6. Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan

7. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Penyelenggaraan Kearsipan.

9. Pelestarian Seni Dan Budaya

10. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan

11. Desa

12. Rencanan Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Bluto, Saronggi Dan Pragaan Tahun 2018-2038

13. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Dana Partisipasi Migas

14. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

15. PAK APBD Tahun 2018

16. APBD Tahun 2019

Sementara Raperda yang telah dibahas DPRD Sumenep Bersama Eksekutif dan masih dalam proses fasilitasi Gubernur Jawa Timur :

1. Penetapan Desa Di Kabupaten Sumenep

2. Rencana Detail Tata Ruanga Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

4. Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

5. Perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

6. Perubahan ketiga atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

7. Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

8. Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2025

9. Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kapariwisataan Daerah (RIPDA) Kabupaten Sumenep

10. Penyelenggaraan Keolahragaan

11. Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep

12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016

13. PAK APBD tahun 2017

14. APBD tahun 2018. (ADV)