Hutan di Pasuruan Rusak, Pemerintah Abai
PASURUAN, FaktualNews.co – Kabupaten Pasuruan merupakan daerah cekungan yang dikelilingi hutan. Namun ternyata tingkat kerusakan hutan yang menjadi penopang untuk resapan air, terbilang cukup parah. Kerusakan itu sengaja dibiarkan. Aksi penebangan liar dan banyaknya alih fungsi hutan membuat tingkat kerusakan hutan makin parah.
Upaya konservasi juga terkesan lamban. Sehingga kerusakan hutan itu, dianggap ikut andil dalam mengurangi debit air Umbulan yang saat ini dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan dibangunnya proyek pipanisasi untuk kebutuhan air bersih warga di 5 daerah di Jawa Timur, yakni Kota dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya.
Debit sumber air Umbulan yang diklaim mencapai 4.500 liter/detik, diperkirakan saat ini hanya sekitar 3.800 liter/detik. Kerusakan alam itu menjadi perhatian serius Perkumpulan Pegiat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P2LHK) Pasuruan. Mereka pun melakukan aksi berupa menanam pohon di petak 41, termasuk di wilayah Desa Palangsari, Kecamatan Puspo.
Aksi para pegiat lingkungan ini sebagai kritik terhadap sikap pemerintah dan swasta yang lamban menangani kerusakan hutan dan lingkungan di daerah tangkapan air. “Buktinya, kita lihat bersama. Ini satu spot saja. Desa Palangsari, perbatasan dengan Tosari, rusak dan tak ada tegakan pohon. Kalau hamparan, bisa jadi ini bisa ribuan hektar,” urai Sugiarto, ketua P2LHK Pasuruan, Minggu (30/12/2018).
Diperkirakan, ratusan hektar lahan hutan di wilayah Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, gundul. Komitmen Pemerintah sekaligus pihak swasta dipertanyakan. Karena daerah tangkapan air (catchment area) di wilayah Pasuruan, kerusakannya memprihatinkan. Ini nampak kawasan yang sebelumnya diketahui lebat dengan pepohonan itu, kini gersang dan hanya beberapa pohon saja tumbuh berdiri.
Sugiarto mengungkapkan, kondisi itu menjadi keprihatinan. Sebab, areal ini juga bagian penopang kehidupan, karena masuk dalam peta wilayah berfungsi sebagai penangkap air. Atas kondisi itu, P2LHK mempertanyakan komitmen pemerintah, pemangku kepentingan hingga pihak swasta, yang selama ini justru melangsungkan usaha dengan memanfaatkan alam Pasuruan.
Menurutnya, pemerintah jajaran maupun pihak swasta, sampai sejauh ini terkesan tidak serius soal konservasi lingkungan. “Semestinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), lebih peka segera melakukan penanganan kerusakan alam. DLH memiliki tanggungjawab dan kewenangan lebih, sehingga tak mungkin mendapat kendala, saat mengajak pihak swasta melakukan konservasi,” ucapnya.
Ditegaskannya, yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi, dari seluruh pihak dan tak perlu ada sikap Yahanno (pura-pura), perhatian pada lingkungan. Sementara, hutan di Pasuruan terus mengalami kerusakan. Ancaman kerusakan ini, dipastikan berdampak serius pada kerusakan lain, yakni berupa bencana alam, seperti banjir dan longsor, yang selama ini kerap terjadi.
Sementara, aksi P2LHK yang dilakukan di Palangsari hari ini, melibatkan 50 perwakilan dari lima komunitas pecinta lingkungan. Mereka menyebar, menanam 500 pohon di lahan-lahan atau tebing perbukitan yang berada tak jauh dari Coban Rambut Moyo, Puspo, berada di lereng Gunung Bromo. Aksi ini sekaligus sebagai kritik atas mlempemnya pemerintah dan swasta terkait kerusakan alam Pasuruan.
