Tidak Punya Kasek, SDN Sidomukti 1 Jember, Hanya Miliki Tiga Guru
JEMBER, FaktualNews.co – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sidomukti 1 di Dusun Ledok, Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang tak ubahnya seperti SD negeri lainnya. Namun, kondisi yang terjadi di sekolah tersebut, juga mirip dan bahkan lebih parah dari SDN Tegalwaru 4, Jember.
Sekolah yang berada di pelosok itu, kini kesulitan untuk mengambil kebijakan atau menjalani manajemen pendidikan yang ada. Pasalnya di sekolah tersebut tidak memiliki kepala sekolah, dan 3 orang guru yang ada, harus mengajar 79 siswa dari tingkat kelas I hingga klas VI.
“Untuk sekolah kami, yang guru PNS hanya saya, dan 2 orang guru lainnya honorer yang mendapat SP (Surat Penugasan) dari bupati. Guru kelas, dan guru agama,” ujar Sudarto, Guru Kelas di SDN Sidomukti 1, saat dikonfirmasi sejumlah media, Kamis (17/1/2019).
Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, kata Sudarto, dirinya berbagi dengan guru lainnya. “Kami bertiga berbagi mengajarnya, per guru memegang 2 kelas. Tujuannya supaya pembelajaran ini tetap berlangsung,” tandasnya.
Dengan kondisi tersebut, dia prihatin terhadap pendidikan yang ada. Pihaknya mengharap perhatian dinas terkait. Ditambah lagi posisi kepala sekolah di tempatnya mengajar juga tidak ada. “Terhitung sejak November 2018 kemarin, sudah pensiun. Sehingga saya PNS satu-satunya di sini, mau tidak mau (menggantikan) menjalankan tugas manajemen sekolahan,” tuturnya.
Namun kondisi tersebut tidak serta merta membuatnya senang. Pasalnya kondisi tersebut, terkait kebijakan kepala sekolah yang dia lakoni, selalu membuatnya selalu was-was untuk melakukan program kerja sekolah. “Saya menjalankan karena situasional. Tetapi saya selalu takut, karena tidak ada hitam di atas putih (pengesahan) sebagai kepala sekolah, ataupun legalitas. Hal ini terpaksa saya lakukan. Saya berharap ada perhatian pemerintah,” ujarnya.
Mendekati ujian nasional yang tinggal beberapa bulan lagi, dengan terpaksa dia harus mondar-mandir ke kantor kecamatan setempat untuk berkoordinasi dengan Korwas Kecamatan. “Pengambil kebijakan pun tidak ada, sehingga saya harus selalu koordinasi dengan atasan, dalam hal ini langsung ke Korwas itu,” katanya.
Pantauan di lokasi sekolah, kondisi sekolah yang ada sangat layak, bahkan cukup besar dan sudah standar untuk pendidikan yang baik. Namun karena minimnya guru, situasi sekolah yang ada tampak lengang.
Dengan kondisi tersebut, juga menjadi perhatian dari Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi. Menurut Legislator dari PKB ini, kondisi yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut memang diakui harus menjadi tanggung jawab bersama, baik unsur pemerintah, guru, wali murid, dan juga masyarakat.
“Tetapi dilihat dari kondisi seperti ini, harus ada peningkatan pelayanan dan kebijakan yang harus segera diambil dinas pendidikan,” ujar Hafidi.
Namun menurutnya, ada kebijakan salah yang harus menjadi pertimbangan terkait kondisi tersebut. “Yakni penghapusan UPT (unit pelayanan terpadu) yang ada di masing-masing kecamatan. Padahal tugasnya ini sangat vital,” tegasnya.
Menurut Hafidi, posisi UPT sangat penting sebagai pos pelayanan terdekat, yang langsung menyentuh ke masyarakat. “Dengan kondisi UPT tidak ada, maka kebijakan yang yang harusnya segera diambil, adalah (inovasi) dari Dinas Pendidikan. Kita ambil contoh di Banyuwangi, nama UPT memang tidak ada. Tetapi perangkat dan pelaksanaannya tetap ada. Kami sudah cek dan dipelajari bentuk pelayanan ini bisa ditiru,” pungkasnya.
