Dana Penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo Sudah Diajukan, Tapi Belum Cair
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Anggaran penanganan Covid-19 belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Belum diketahui berapa jumlah anggaran yang terkendala belum bisa dicairkan. Apakah seluruh anggaran Covid-19 sebesar Rp 57,7 Miliar atau hanya sebagian saja.
Hal tersebut diungkap ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, Rabu (15/4/2020) siang, usai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan ekskutif. Disebutkan, dalam rakor bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu, diketahui ada kendala regulasi.
Meski begitu, Abdul Mujib meminta Pemkot segara melaksanakan beberapa poin yang bisa dilakukan. Dikatakan, salah satu kendalanya anggaran penanganan covid-19 masih berupa angka, belum ada nominalnya.
“Kendalanya belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Belum tahu, apakah seluruhnya atau sebagian,” ujarnya.
Selain membahas anggaran Covid-19, dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Saba Bhina Praja kantor Wali kota tersebut, juga dibahas pola komunikasi antara ekskutif dan legislatif. Pria yang biasa disapa Mujib itu berterus terang, selama ini komunikasi yang dibangun belum
maksimal.
“Selama ini memang menjadi kegelisahan anggota dewan. Kami mencoba memfasilitasi. Alhamdulillah kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini gugus tugas penanganan Covid-19,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut tidak menampik banyaknya masukan dari masyarakat ke lembaganya. Aspirasi tersebut, lanjutnya, harus disalurkan kepada ekskutif selaku penyelanggara pemerintahan.
“Keluhan-keluhan masyarakat terkait virus corona, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan segera dilaksanakan oleh ekskutif,” harapnya.
Adapun yang ikut dalam pertemuan tersebut di antaranya, tiga pimpinan dewan, ketua fraksi dan ketua komisi. Dijelaskan, dalam rakor tersebut jumlahnya dibatasi 20 orang, 10 dari legislatif dan 10 orang dari ekskutif.
“Tadi yang ikut bervariasi. Diantaranya, pimpinan DPRD, ketua fraksi dan ketua komisi. Pak Heru dari ketua komisi,” pungkasnya.
Terpisah, Wali Kota Hadi Zainel Abidin mengaku, rakor digelar karena DPRD ingin mengetahui sejauhmana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot. Termasuk dana refocusing dan anggaran realokasi.
“Sudah. Sudah saya sampaikan tadi dalam pertemuan. Semuanya sudah paham,” katanya.
Menurutnya, Pemkot berkewajiban menjelaskan kepada dewan, meski di dalam peraturan Mendagri, dana realokasi dan refocusing tidak perlu persetujuan DPRD. Ditanya soal anggaran penanganan Covid-19, Hadi mengaku, pengajuannya sudah dikirim ke pusat.
“Sudah kami kirim alokasi refocusing-nya. Pusat kemudian menstransfer ke kami. Dana untuk kesehatan dan jaring sosial sudah ada,” jawabnya.
Terkait dengan paket sembako, Hadi mengatakan, menunggu verifikasi dan validasi selesai. Pihaknya tidak ingin bantuan sembako ke terdampak virus Corona tumpang tindih antara bantuan pemkot dengan pemerintah pusat.
“Kita harus cermat, tidak boleh tumpang tindih. Sudah dapat bantuan dari Pemkot, masih dapat bantuan sembako dari pusat. Ini yang tidak boleh. Agar semuanya dapat. Tidak ada yang dapat dua kali,” pungkasnya.
