Pro dan Kontra Yayasan Imam Syafi’ie Tulungagung, Kemenkumham Gali Data di Lokasi Pondok
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Usai mendatangi Yayasan Imam Syafi’ie, Kemenkumham Kanwil Jatim mengaku sudah mengantongi dua sudut pandang atas permasalahan tersebut. Namun, pihaknya masih perlu melakukan kajian dalam waktu satu bulan sebelum mengeluarkan surat rekomendasi.
Sebelumnya, Kemenkumham Kanwil Jatim hadir di Tulungagung guna mengatasi permasalahan atas Yayasan Imam Syafi’ie yang disinyalir menyalahi HAM. Sehingga pihaknya melakukan pembicaraan oleh dua pihak yang bersitegang di tempat terpisah pada Jumat (7/8/2020).
Ketua Yayasan Imam Syafi’i Anwar Zein menyatakan bersyukur atas kedatangan Kemenkumham ke yayasannya. Sehingga pihaknya bisa menjelaskan secara langsung apa yang sedang mereka alami.
Menurut Anwar, semua tuduhan yang dilayangkan masyarakat seperti pihaknya tidak hormat terhadap NKRI dan mengajarkan radikalisme itu tidaklah benar.
“Ya allah itu tidak benar. Kalau ada yang menuduh seperti itu harus ada buktinya,” kata Anwar, Jumat (7/8/2020).
Tak hanya itu, disinggung soal dukungan warga sekitar dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus menyertakan persetujuan oleh masyarakat sekitar sebanyak 60 orang. Pihaknya menyatakan sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar bahkan jika di total mencapai 90 lebih.
“Bahkan kita sudah mendapat dukungan tidak hanya 60 orang, bahkan lebih dari itu, sekitar 90-an. Padahal, banyak yang pro atas pendirian pondok, daripada yang tidak setuju,” paparnya.
Meski begitu, pihaknya mengakui jika memang ada salah satu masyarakat yang masih belum ber-KTP Desa Tapan. Namun pihaknya sudah memastikan bahwa orang tersebut berdomisili di Desa Tapan.
Kadiv Yankum Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kanwil Jatim, Subianta Mandala usai mengadakan pembicaraan dengan pihak Yayasan Imam Syafi’ie, pihaknya membenarkan adanya miskomunikasi antara pihak yayasan dengan masyarakat sekitar.
Menurut pengakuan pihak yayasan yang disampaikan kepadanya, tuduhan yang dilayangkan masyarakat terhadap pihak yayasan tidaklah benar adanya.
“Pihak yayasan sudah memberikan kami bukti-bukti bahwa mereka tidak mengajarkan radikalisme dan lain-lain. Yang jelas ada miskomunikasi antara warga sekitar dan pihak yayasan,” ujar Subianta saat ditemui usai melakukan pembicaraan dengan pihak yayasan.
