JOMBANG, FaktualNews.co-Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang masih tertahan di angka 71,65 persen.

Sejumlah proyek fisik bahkan belum tersentuh pelaksanaan, termasuk pembangunan jembatan senilai miliaran rupiah yang gagal dilelang.

Meski capaian tersebut belum ideal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tetap optimistis mampu menembus target 95 persen hingga akhir tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, mengungkapkan, lambatnya penyerapan anggaran disebabkan berbagai kendala teknis dan administrasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Masih ada beberapa kegiatan besar yang belum terealisasi karena kendala lelang maupun kesiapan lapangan. Namun secara umum, kami terus dorong percepatan agar target 95 persen dapat tercapai,” ujar Agus, Jumat (7/11/2025).

Sampai dengan 31 Oktober 2025, serapan APBD Kabupaten Jombang tercatat sebesar 71,65 persen. Beberapa OPD disebut mencatatkan kinerja penyerapan anggaran cukup baik. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), serta Kecamatan Jombang dan Peterongan.

“OPD-OPD ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kita berikan apresiasi atas capaian tersebut,” ucapnya.

Agus Purnomo menambahkan masih terdapat beberapa OPD dengan serapan anggaran terendah. Lima di antaranya, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Tembelang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.

“OPD Paling rendah masih Dinas Perkim, baru Hanya sekitar 42,51 persen,” tambahnya.

Rendahnya serapan di Dinas Perkim disebabkan gagalnya pembangunan jembatan bailey di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, dengan nilai proyek mencapai Rp3,5 miliar.

Proyek tersebut tidak dapat dijalankan karena tiga kali proses lelang tidak menemukan penyedia yang memenuhi syarat.

“Karena gagal lelang, otomatis anggaran belum bisa digunakan tahun ini,” ungkapnya.

Selain itu, beberapa kegiatan lain juga tertahan akibat persoalan teknis dan administratif. Salah satunya di Dinas Sosial, yang masih menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Jombang di Desa Tunggorono.

“Beberapa kegiatan fisik memang membutuhkan waktu tambahan karena terkait dokumen pembebasan lahan dan perizinan. Tapi kami pantau terus supaya tidak molor terlalu lama,” paparnya.

Pemkab Jombang kini menginstruksikan seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program tersisa melalui evaluasi mingguan dan koordinasi lintas instansi, agar progres fisik dan keuangan tetap seimbang.

“Kami terus mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak ada hambatan berarti menjelang akhir tahun,” tegasnya.

Dengan langkah percepatan itu, Pemkab Jombang tetap menargetkan realisasi APBD 2025 senilai Rp3,2 triliun bisa mencapai 95 persen.

“APBD ini instrumen pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka di laporan,” pungkasnya.