SURABAYA, FaktualNews.co-Panglima TNI resmi menetapkan status Siaga I sejak Minggu (1/3/2026) menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Kebijakan ini merespons memanasnya konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Fadhila Inas Pratiwi menegaskan, kesiapsiagaan militer tersebut bukan indikasi Indonesia akan terlibat perang secara langsung.

“Ketegangan yang tidak terkendali berisiko memicu instabilitas global. Baik dari sisi keamanan maupun ekonomi,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, status Siaga I merupakan bentuk anticipatory defense terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut dia, ancaman yang berpotensi merembet ke Indonesia justru bersifat non-tradisional.

“Di antaranya adalah radikalisasi lintas negara, narasi ekstremisme, hingga ancaman propaganda pemicu konflik horizontal,” paparnya.

Selain itu, eskalasi konflik juga memunculkan kerentanan pada sektor keamanan maritim dan siber nasional.

Potensi gangguan terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan konflik juga menjadi perhatian pemerintah.

Dari sisi ekonomi, konflik Timur Tengah turut berdampak pada jalur perdagangan dan pasokan energi global.

“Konflik Timur Tengah sangat berkaitan erat dengan jalur perdagangan strategis, pasokan energi, serta harga minyak dunia,” urainya.

Ia menilai peningkatan kesiapsiagaan nasional menjadi langkah mitigasi risiko terhadap tekanan inflasi.

Cadangan minyak domestik, lanjut dia, relatif terbantu setelah kapal tanker Pertamina berhasil menembus blokade Selat Hormuz.

Di sisi lain, Fadhila menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tergabung dalam Board of Peace (BoP) berpotensi mengurangi independensi diplomasi.

Menurut dia, hal itu terlihat dari keterlambatan pemerintah dalam menyampaikan belasungkawa atas insiden pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

“Peran sebagai bridge builder dan peace advocate melalui forum multilateral seperti PBB, OKI, maupun ASEAN juga minim terlihat,” jelasnya.

Ia menegaskan Indonesia perlu kembali pada prinsip bebas aktif agar tidak terseret dalam rivalitas geopolitik global.

Posisi independen dinilai penting untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.

“Setidaknya diplomasi kemanusiaan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.