LAMONGAN, FaktualNews.co-Program bantuan becak listrik yang digadang-gadang menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil mendadak tercoreng.

Sebuah unggahan di media sosial Facebook memperlihatkan satu unit becak listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto diduga ditawarkan untuk dijual dalam kondisi masih baru dan belum pernah digunakan.

Unggahan tersebut sontak memantik reaksi publik. Pasalnya, kendaraan yang seharusnya digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tukang becak justru diduga hendak berpindah tangan melalui transaksi jual beli.

Dalam unggahan akun Facebook bernama Khoirul Huda Putra, terlihat jelas becak listrik lengkap dengan identitas bantuan pemerintah.

Bahkan pada bagian bodi kendaraan masih terpampang foto Presiden Prabowo Subianto, lambang Garuda Pancasila, serta tulisan Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan program bantuan tersebut, kurangnya proses monitoring terhadap penerima bantuan berjalan optimal, hingga terdapat celah yang membuat aset bantuan negara mudah diperjualbelikan.

Sekretaris DPC Partai Gerindra, Kabupaten Lamongan, Imam Fadeli, menegaskan bahwa becak listrik bantuan Presiden tidak boleh dijual karena terikat perjanjian dengan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) selaku pihak penyalur bantuan.

“Itu tidak boleh dijual, karena sudah ada penandatanganan perjanjian dengan pihak GSN, yayasan yang memberi bantuan,” tegas Imam Fadeli. Senin (8/6/2026).

Padahal, setiap penerima bantuan diketahui telah menandatangani perjanjian yang melarang keras becak listrik dialihkan maupun diperjualbelikan.

Larangan itu dibuat agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung mata pencaharian penerima, bukan menjadi komoditas yang bisa diuangkan sewaktu-waktu.

Meski demikian, viral nya unggahan tersebut dianggap menjadi bukti bahwa sistem pengawasan pasca-penyaluran masih menyisakan pekerjaan rumah.

Jika benar kendaraan tersebut merupakan bantuan resmi, maka munculnya iklan penjualan secara terbuka di media sosial menunjukkan adanya dugaan lemahnya kontrol terhadap aset bantuan yang nilainya tidak sedikit.

“Kini pihak kami sedang melakukan koordinasi guna melacak oknum yang menjual becak listrik bantuan Presiden Prabowo tersebut,” imbuh Imam Fadeli yang juga anggota DPRD Lamongan.

Publik pun mempertanyakan efektivitas verifikasi penerima bantuan dan pengawasan setelah kendaraan diserahkan.

Sebab tanpa pengawasan yang ketat, program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan ekonomi masyarakat berpotensi berubah menjadi ladang penyalahgunaan.

Kini DPC Gerindra Lamongan mengaku tengah melakukan penelusuran terhadap akun yang mengunggah iklan penjualan tersebut.

Namun di tengah proses itu, sorotan masyarakat telanjur mengarah pada satu persoalan besar, apakah bantuan negara benar-benar sampai pada tujuan atau justru kehilangan fungsi akibat lemahnya pengawasan di lapangan.